BIREUEN — Kepala Biro Isra Setda Aceh Yusrizal menegaskan bahwa kekhususan Aceh dalam penerapan syariat Islam dan pelestarian adat harus tercermin dalam penyelenggaraan penyiaran maupun aktivitas masyarakat di ruang digital. Menurutnya, qanun penyiaran bukan sekadar aturan teknis televisi dan radio.
Diskusi publik kali ini berbeda dari pembahasan qanun penyiaran pada umumnya. Selain aspek teknis penyiaran, forum menyoroti pemanfaatan media sosial agar lebih produktif, edukatif, dan sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.
Mengapa Media Sosial Jadi Fokus Diskusi Qanun Penyiaran
Yusrizal menilai media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan generasi muda sehingga perlu diisi konten yang positif dan bermanfaat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan ekosistem media yang sehat.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Akademisi, media, tokoh agama, sekolah, dan masyarakat diminta ambil bagian dalam pengawasan dan edukasi ruang digital.
"Aceh ini istimewa. Kita memiliki syariat Islam, adat, dan nilai-nilai keacehan. Nilai-nilai inilah yang harus kita bawa ke dalam ruang digital dan penyiaran. Qanun ini harus memastikan media di Aceh bukan hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan berdakwah," ujar Yusrizal.
"Media sosial hari ini sudah menjadi ruang hidup anak-anak kita. Jika tidak kita isi dengan konten yang baik, konten yang tidak baik akan mengisinya. Karena itu, kita dorong satu gampong satu konten dakwah, satu sekolah satu konten edukasi, dan satu pemuda satu karya produktif," tegasnya.
Literasi Digital Dinilai Lebih Mendesak dari Regulasi
Akademisi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH) Agung Pangeran Bungsu menekankan literasi digital sebagai fondasi penerapan qanun penyiaran. Tantangan utama bukan hanya soal regulasi, melainkan masih rendahnya kemampuan masyarakat memilah dan menyaring informasi.
Transformasi penyiaran digital di Aceh, katanya, bukan sekadar perubahan teknologi. Ada upaya membangun ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab yang harus disertai kepatuhan terhadap etika penyiaran dan nilai syariat Islam.
Narasumber UMMAH lainnya, Muhammad Harun, menyebut hoaks, ujaran kebencian, dan konten tidak mendidik dapat menyebar cepat akibat rendahnya literasi media. Pendidikan literasi media perlu didukung sejak dini, baik di sekolah, kampus, maupun dayah.
"Mahasiswa dan pelajar harus kita dorong bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga produsen konten yang cerdas, bernilai Islam dan budaya, serta bertanggung jawab," jelasnya.
Ruang Karya untuk Kampus dan Pelaku UMKM
UMMAH mendorong penerapan qanun penyiaran memberi ruang lebih luas bagi kampus dan pelajar untuk berkarya. Bentuknya bisa berupa podcast edukasi, dakwah digital, hingga konten promosi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Konten promosi UMKM dinilai berpotensi menjadi sumber ekonomi kreatif bagi generasi muda Aceh. Mahasiswa dan akademisi diharapkan berperan aktif sebagai agen perubahan di ruang digital.
KPI Aceh: Penyiaran Harus Sehat dan Bermartabat
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh menegaskan penyelenggaraan penyiaran harus berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Nilai-nilai keistimewaan Aceh juga wajib diperhatikan.
Penyiaran yang sehat harus mampu melindungi anak, menghormati perempuan, tidak menyebarkan hoaks, serta menghindari konten yang merendahkan martabat manusia. Di tengah perkembangan media sosial, setiap orang berpeluang menjadi pembuat dan penyebar konten.
KPI Aceh mengingatkan kebebasan berekspresi di media sosial harus disertai tanggung jawab, terutama menjaga ketertiban umum dan menghormati nilai syariat Islam yang berlaku di Aceh. Lembaga ini membuka ruang kolaborasi dengan Pemerintah Aceh dan perguruan tinggi melalui pengawasan partisipatif.
Masyarakat tidak hanya berperan menyampaikan pengaduan. Warga juga diajak turut mengawasi dan mengedukasi lingkungan sekitarnya agar penyiaran di Aceh tetap sehat dan bermartabat.