SABANG — Sepanjang 18 hingga 24 Juni 2026, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Tuna-876 akan menjadi sarana distribusi uang Rupiah ke lima titik kepulauan di Aceh. Pelaksana Harian Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh, Hertha Bastiawan, menyebutkan tim ekspedisi akan menyambangi Pulau Weh di Kota Sabang, Pulau Breuh dan Pulau Nasi di Aceh Besar, Kepulauan Simeulue, serta Kepulauan Banyak di Aceh Singkil.
Untuk memenuhi permintaan penukaran, Bank Indonesia menyiapkan pasokan uang Rupiah yang meningkat seperempat dari jumlah ekspedisi serupa pada 2025. Hertha menjelaskan, layanan kas keliling ini memungkinkan warga di pulau-pulau terpencil menukarkan uang lusuh, cacat, atau rusak dengan uang baru yang layak edar.
“Masyarakat dapat menukarkan uang lusuh, cacat, rusak, dan tidak layak edar dengan uang Rupiah yang layak edar sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Hertha dalam keterangan tertulis yang diterima Nukilan.
Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi alasan utama penggandengan kekuatan dengan TNI AL. Menurut Hertha, kerja sama ini mempertemukan dua misi kedaulatan yang saling melengkapi — TNI AL menjaga wilayah negara lewat pertahanan, sementara BI menjaga kedaulatan bangsa lewat Rupiah.
“Bela negara tanpa senjata dapat diwujudkan dengan menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan mata uang asing,” ujarnya.
Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 merupakan lanjutan dari kolaborasi BI dan TNI AL yang berlangsung sejak 2012. Sepanjang periode itu, kedua lembaga telah menjalankan 150 kali kegiatan kas keliling 3T dan menyentuh 766 pulau terpencil di seluruh Indonesia. Tahun ini, target nasional mencakup 19 kegiatan di 19 provinsi yang akan menjangkau 97 pulau.
Pelepasan ekspedisi di Sabang menjadi kegiatan ERB ke-10 sepanjang 2026 di Aceh. Acara dihadiri Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI Beny Okta Tutuarima, Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Sadimin, Komandan KRI Tuna-876 Letkol Laut (P) Rahadian Nur Bramantyo, serta unsur Forkopimda Aceh dan Sabang.