PIDIE — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan proses revitalisasi sekolah terdampak bencana di Aceh terus berjalan. Menteri Abdul Mu’ti menargetkan sekolah-sekolah yang sudah rampung bisa segera dipakai siswa pada tahun ajaran baru mendatang.
“Kami menargetkan pada tahun ajaran baru ini, sebagian besar sekolah yang sudah selesai dibangun dapat digunakan, memang ada beberapa sekolah yang masih dalam proses, terutama untuk sekolah relokasi di tempat yang baru,” kata Mu’ti di Kabupaten Pidie, sebagaimana dikutip dari Antara.
Pada tahun 2025, sebanyak 21 unit sekolah di Kabupaten Pidie telah selesai direvitalisasi. Rinciannya mencakup satu unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dua unit Sekolah Dasar (SD), empat unit SMP, 11 unit SMA, dua unit SMK, dan satu unit SLB.
Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kemendikdasmen dan TNI. Kunjungan Menteri ke Pidie bertujuan meninjau langsung progres pembangunan serta meresmikan sekolah-sekolah yang telah selesai.
Kemendikdasmen tidak berhenti di tahun ini. Pada 2026, Kabupaten Pidie kembali mendapat alokasi revitalisasi sebanyak 76 unit sekolah. Jumlah itu terdiri dari sembilan unit PAUD, 56 unit SD, empat unit SMP, dua unit SMA, dan lima unit SMK.
Menurut Menteri Abdul Mu’ti, Presiden memberikan perhatian serius terhadap program revitalisasi ini. “Pak Presiden memberikan perhatian serius terhadap revitalisasi sekolah ini agar cepat selesai sehingga anak-anak dapat belajar dengan tenang dan nyaman untuk meraih prestasi terbaik,” ujarnya.
Mendikdasmen berharap sekolah yang telah direvitalisasi bisa dirawat dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. “Mari kita terus memberikan semangat buat anak-anak kita untuk meraih mimpinya dan memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia tercinta ini,” kata Mu’ti yang dalam kunjungan itu didampingi Wakil Bupati Pidie, Alzaizi.
Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya menghadirkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di seluruh pelosok Tanah Air. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan semua pihak yang terlibat dalam program ini.