BIREUEN — Bawaslu Kabupaten Bireuen dan Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH) resmi menggandeng tangan untuk mengawal demokrasi lokal. Pertemuan antara Ketua Bawaslu Bireuen, Rahmad, dan Rektor UMMAH, Dr. H. Muharrir, di kampus setempat pada Selasa (30/6) menghasilkan sejumlah program strategis.
Rahmad yang didampingi Anggota Bawaslu Bireuen, Baihaqi, menyebut perguruan tinggi punya peran vital dalam literasi demokrasi. “Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memperkuat literasi demokrasi dan menghasilkan rekomendasi berbasis kajian ilmiah,” ungkap Rahmad dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Dalam diskusi tersebut, kedua lembaga menyepakati empat program utama. Pertama, forum diskusi publik yang akan menjadi wadah dialog antara penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat. Kedua, seminar kepemiluan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman warga tentang proses demokrasi.
Ketiga, penelitian kolaboratif yang akan mengkaji partisipasi pemilih dan pola pengawasan partisipatif di Bireuen. Keempat, penyusunan kajian akademik yang diharapkan bisa menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.
Rektor UMMAH, Dr. H. Muharrir, menyambut baik inisiatif Bawaslu. Ia menegaskan bahwa kampus siap mendukung penguatan demokrasi melalui tiga pilar utama: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Sinergi kedua lembaga diharapkan mampu melahirkan gagasan dan rekomendasi yang berkontribusi, terhadap peningkatan kualitas demokrasi serta partisipasi masyarakat di Kabupaten Bireuen,” jelas Dr. Muharrir.
Keterlibatan perguruan tinggi dalam pengawasan pemilu bukan hal baru. Di banyak daerah, kampus menjadi mitra strategis karena kapasitasnya dalam riset dan analisis data. Di Bireuen, kolaborasi ini diharapkan bisa menjembatani celah antara kebijakan formal dan kebutuhan riil warga di lapangan.
Rahmad menambahkan, hasil kajian dari UMMAH nantinya akan menjadi bahan evaluasi Bawaslu dalam merancang program pengawasan ke depan. “Kami butuh data dan analisis yang kuat, bukan sekadar asumsi,” ujarnya.
Belum ada jadwal pasti kapan program pertama akan diluncurkan. Namun, kedua pihak berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kesepakatan ini dalam waktu dekat.