BANDA ACEH — Ancaman kekeringan ekstrem pada puncak musim kemarau tahun depan mendorong pemerintah bergerak cepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memulai pembangunan 109 titik sumur bor yang tersebar di tujuh provinsi rawan kekeringan. Langkah ini dinilai sebagai strategi darurat yang paling mungkin dilakukan dalam waktu singkat.
Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kebumian USK, Teuku Andika, mengatakan sumur bor merupakan solusi jangka pendek yang krusial di tengah kondisi darurat iklim. “Ini langkah adaptif yang cukup penting untuk mengamankan sumber air, khususnya di daerah yang selama ini rentan kekeringan,” kata Teuku Andika, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, ketersediaan air saat musim kemarau panjang menjadi persoalan paling mendesak. “Yang paling krusial adalah bagaimana air bisa tersedia saat musim kemarau panjang. Sumur bor ini salah satu jawabannya,” ujarnya.
BNPB menargetkan pembangunan sumur bor di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Satu titik sumur bor disebut mampu melayani kebutuhan air bersih ratusan kepala keluarga serta mengairi puluhan hektare lahan pertanian.
Selain sumur bor, pemerintah juga mengembangkan jaringan pipanisasi. Di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pipa sepanjang 33,7 kilometer telah dibangun. Sementara di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, jaringan pipa sepanjang 12 kilometer disiapkan untuk mendistribusikan air bersih ke permukiman warga.
Percepatan pembangunan infrastruktur air ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Lembaga tersebut menyebut sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia berpotensi mengalami kemarau dengan intensitas tinggi pada puncak musim kemarau Agustus 2026.
Pemerintah berharap infrastruktur sumur bor dan pipanisasi ini dapat memperkuat ketahanan air nasional, terutama di sektor pertanian dan kebutuhan rumah tangga di daerah rawan kekeringan.