BANDA ACEH — Kepala BPKS Aceh Iskandar Zulkarnaen menyatakan pihaknya mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto bersama Pemerintah India untuk memperkuat konektivitas laut. Pengembangan pelabuhan strategis di Sabang serta Kepulauan Andaman dan Nicobar disebut menjadi penggerak utama hubungan ekonomi sekaligus mempererat kerja sama kedua negara.
“Kami sebagai pelaksana mendukung penuh terkait komitmen Presiden Prabowo Subianto bersama Pemerintah India untuk memperkuat konektivitas laut,” kata Iskandar saat dihubungi dari Banda Aceh, Rabu.
Menurut Iskandar, terbukanya konektivitas Sabang dengan Andaman-Nicobar yang berjarak kurang dari 200 km menjadi langkah paling prospektif untuk menjalin hubungan dagang dan bisnis. Akses interaksi ekonomi di kawasan perbatasan pun diyakini akan semakin terbuka lebar.
Ia menambahkan, komitmen yang disampaikan kedua kepala negara pada 7 Juli lalu akan mewujudkan cita-cita awal Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk itu, sejumlah kementerian dan lembaga terkait diminta segera menyusun peta jalan konkret.
“Kita berharap komitmen kedua negara bisa ditindaklanjuti dengan langkah-langkah kongkret oleh Kementerian dan Lembaga dengan menyusun roadmap untuk mewujudkan konektivitas diantara kedua kawasan ini,” ujar dia.
Iskandar menjelaskan, kerja sama Indonesia–India di sektor maritim dan pelabuhan bermula dari “Shared Vision of Maritime Cooperation in the Indo-Pacific” yang menekankan pentingnya memperkuat konektivitas laut. Rencana ini mencakup pengembangan Sabang–Port Blair/Havelock, integrasi jalur pelayaran, wisata bahari, serta penguatan infrastruktur kepelabuhanan.
Pada 2018, kesepakatan tingkat kepala pemerintahan Indonesia–India memandatkan Sabang sebagai salah satu titik strategis kerja sama maritim. Setahun kemudian, Joint Taskforce (JTF) ke-1 digelar di Banda Aceh yang menyepakati rencana aksi konektivitas Aceh–Andaman & Nicobar.
Saat itu, Pemerintah India menugaskan RITES Ltd., BUMN India di bidang konsultan transportasi, untuk melakukan pra-studi kelayakan Pelabuhan Sabang pada 2019 dan dilanjutkan pada 2020. Pada Desember 2022, JTF ke-2 digelar di Port Blair. Kedua pihak meninjau progres studi Pelabuhan Teluk Sabang BPKS, termasuk rencana rumah sakit yang dikembangkan Pemko Sabang, proyek infrastruktur, serta mendorong cruise tourism.
“Tim dari Pemerintah India datang langsung untuk menilai Pelabuhan Sabang dan menghitung investasi konektivitas. India siap mengucurkan investasi infrastruktur pelabuhan di sana,” kata Iskandar.
JTF ke-3 yang direncanakan digelar di Aceh pada 2023 tertunda pelaksanaannya. Pada 2025, Gubernur Aceh menyurati Presiden agar mengaktifkan kembali Joint Task Force Forum untuk membahas rencana investasi India. Namun, kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh Direktorat Asia Selatan dan Tengah, Kementerian Luar Negeri RI, karena terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh akhir tahun 2025.
Iskandar menegaskan, sejumlah kementerian seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan kementerian yang membidangi infrastruktur dapat segera menyusun peta jalan konkret sebagai tindak lanjut komitmen kedua negara.