LHOKSEUMAWE — Dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk menghubungkan Pelabuhan Sabang dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar, India, dinilai sebagai titik balik bagi perekonomian Aceh. Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal), Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, menyebut Sabang tidak boleh lagi diposisikan sebagai titik paling barat Indonesia yang pasif.
“Sabang bisa menjadi simpul perdagangan internasional Indonesia dengan India. Kalau dikelola serius, konektivitas Sabang-Andaman akan mendongkrak ekonomi Aceh dan menjadi lokomotif baru pertumbuhan daerah,” kata Herman kepada Dialeksis.com, Kamis (9/7/2026).
Menurut Herman, secara geografis Sabang berada di gerbang barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional Samudra Hindia. Ia menegaskan, Aceh tidak boleh hanya menjadi penonton dari perubahan peta ekonomi kawasan Indo-Pasifik.
“Sabang bukan sekadar titik paling barat, tetapi pintu masuk penting ke Samudra Hindia. Bila terhubung kuat dengan Andaman, Aceh dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok kawasan,” ujarnya.
Herman mengingatkan, keberhasilan proyek ini tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik pelabuhan. Ia mendorong pemerintah menyiapkan ekosistem ekonomi yang utuh, mulai dari regulasi ramah investasi, kepastian hukum, hingga konektivitas antardaerah di Aceh.
“Pelabuhan tidak boleh berdiri sendiri. Harus ada kawasan industri, cold storage, gudang logistik, digitalisasi layanan pelabuhan, akses transportasi darat, dan dukungan hinterland dari berbagai kabupaten/kota di Aceh. Kalau tidak, Sabang hanya menjadi tempat singgah, bukan pusat pertumbuhan,” kata Herman.
India merupakan salah satu kekuatan ekonomi besar Asia dengan pasar yang luas. Herman menilai, Aceh perlu menyiapkan diri agar produk lokalnya mampu masuk ke pasar internasional secara kompetitif. Kopi, nilam, rempah, hasil perikanan, hingga produk industri halal disebutnya punya potensi besar.
“India adalah pasar besar. Aceh memiliki kopi, nilam, rempah, hasil perikanan, produk pertanian, hingga potensi industri halal. Tetapi semua itu harus disiapkan dengan standar ekspor, kualitas logistik, sertifikasi, dan jejaring dagang yang kuat,” ujarnya.
Sebagai akademisi, Herman melihat gagasan ini harus segera diterjemahkan menjadi peta jalan pembangunan ekonomi Aceh. Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang, BPKS, dunia usaha, kampus, dan pelaku UMKM harus duduk bersama menyusun langkah konkret.
“Kampus harus hadir. Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi penonton. Unimal siap mendukung melalui riset, kajian ekonomi maritim, teknologi pelabuhan, manajemen logistik, hingga penguatan kapasitas SDM Aceh,” kata Herman.
Herman mengingatkan, Sabang pernah dikenal sebagai salah satu simpul penting pelayaran dan perdagangan di kawasan. Kini, peluang untuk mengembalikan posisi strategis itu kembali terbuka.
“Ini momentum mengembalikan kejayaan Pelabuhan Sabang. Tetapi kejayaan itu tidak akan datang hanya karena letak geografis. Ia harus diperjuangkan melalui kebijakan yang tepat, investasi yang terarah, tata kelola yang profesional, dan keberanian Aceh masuk ke pasar global,” ujarnya.
Ia menambahkan, ukuran keberhasilan proyek ini bukan sekadar kapal datang dan pergi, melainkan apakah masyarakat Aceh mendapat manfaat nyata—mulai dari lapangan kerja, tumbuhnya UMKM ekspor, hingga naiknya pendapatan daerah.