BANDA ACEH — Pemerintah memprioritaskan pemulihan layanan kesehatan di tiga provinsi yang dilanda bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan mencapai Rp18,73 triliun, mencakup 6.194 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan komitmen penuh Kementerian Kesehatan dalam mengawal percepatan pemulihan. Pada tahap awal, Kementerian Keuangan telah menyetujui alokasi lebih dari Rp100 miliar khusus untuk pemulihan rumah sakit.
“Yang disetujui tahap pertama adalah yang rumah sakit. Jadi ada Rp100 miliar lebih yang disetujui dari kesehatan,” kata Budi dalam siaran pers Satgas PRR, Jumat (0/7/2026). Dukungan anggaran untuk puskesmas juga tengah diproses agar layanan kesehatan tingkat pertama segera kembali optimal.
Pemulihan tidak hanya menyasar pembangunan kembali gedung dan fasilitas yang rusak. Pemerintah juga mengarahkan perhatian pada peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh, termasuk penyediaan alat kesehatan modern, pemenuhan obat-obatan, dan penguatan sumber daya tenaga kesehatan.
“Sistem surveilans dan respons cepat juga diperkuat untuk mengantisipasi potensi penyakit pascabencana,” tulis siaran pers tersebut. Selain itu, program dukungan psikososial terus diperluas untuk menjaga kesehatan mental masyarakat yang terdampak.
Pemerintah juga melakukan pemeriksaan status gizi masyarakat melalui skrining berkala. Sasaran utama program ini adalah balita, ibu hamil, dan lanjut usia yang termasuk kelompok rentan pascabencana.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan proses pemulihan berlangsung secara menyeluruh. Masyarakat diharapkan dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih aman, sehat, dan tangguh.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan permanen sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Kami harapkan dukungan dari semua pihak, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat di tiga daerah untuk kita bergerak bergotong royong,” ujar Tito.
Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tahun 2026-2028 menjadi acuan utama pemerintah pusat dan daerah. Total terdapat 11.520 kegiatan yang direncanakan dengan kebutuhan pendanaan mencapai Rp100,166 triliun.
Sektor kesehatan menjadi salah satu pilar prioritas dalam pemulihan sosial. Selain pembangunan fasilitas, dana sebesar Rp18,73 triliun juga akan digunakan untuk memperkuat perlindungan kelompok rentan dan memperluas layanan dukungan psikososial di wilayah terdampak bencana.