LHOKSEUMAWE — Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah wilayah Aceh memicu keresahan di kalangan mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Kutamakmur (HIMAKMUR) Aceh Utara secara resmi mempertanyakan konsistensi pernyataan resmi Pertamina yang menyebut stok dalam kondisi aman dengan kenyataan di lapangan yang justru menunjukkan antrean panjang hampir setiap hari di SPBU.
Muhammad Arief menegaskan bahwa persoalan ini telah melampaui sekadar gangguan distribusi. Ia menyoroti dampak langsung yang dirasakan warga, mulai dari hilangnya waktu kerja hingga terhambatnya distribusi barang dan aktivitas usaha kecil.
"Jika stok benar-benar aman, mengapa antrean masih terjadi hampir setiap hari? Jika persoalannya hanya distribusi, mengapa masyarakat tetap kehilangan waktu, penghasilan, dan produktivitas hanya untuk memperoleh BBM?" kata Arief kepada KOALISI.co, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya masalah sistemik yang belum terselesaikan. Masyarakat, kata Arief, berhak mendapatkan jawaban berbasis fakta, bukan sekadar pernyataan normatif bahwa kondisi akan segera normal.
Arief mengingatkan bahwa publik masih ingat betul kebijakan pemerintah yang menghentikan penjualan Premium dan mengarahkan konsumen beralih ke Pertalite. Kini, ketika Pertalite kembali sulit diperoleh, wajar muncul pertanyaan apakah ini murni masalah distribusi atau bagian dari penataan kebijakan yang tidak dikomunikasikan ke publik.
"Jangan sampai pola lama kembali terulang. Dulu masyarakat diminta beralih dari Premium ke Pertalite. Hari ini Pertalite kembali langka. Jika memang tidak ada perubahan kebijakan, buktikan dengan distribusi yang normal. Namun, jika ada arah kebijakan baru, sampaikan secara jujur kepada publik. Transparansi adalah kewajiban negara, bukan pilihan," ujarnya.
Lebih jauh, Arief menilai kelangkaan ini telah berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap pelayanan negara. Ketika antrean panjang menjadi pemandangan lumrah sementara pemerintah dan Pertamina menyatakan stok aman, yang dipertaruhkan adalah kredibilitas kebijakan dan kemampuan negara menjamin hak dasar warganya.
"Kepercayaan publik tidak dibangun melalui klaim bahwa stok aman, melainkan melalui kepastian bahwa masyarakat dapat memperoleh BBM dengan mudah, tepat waktu, dan tanpa harus mengorbankan pekerjaan maupun penghasilannya," tegasnya.
Ia mendesak pemerintah menjadikan kelangkaan Pertalite sebagai momentum evaluasi menyeluruh tata kelola distribusi energi. Menurut Arief, rakyat tidak menuntut kemewahan, hanya ingin hak dasarnya terpenuhi tanpa harus mengantre berjam-jam.
"Selama antrean masih mengular di SPBU dan masyarakat masih dipaksa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, maka pemerintah dan Pertamina belum dapat mengatakan bahwa persoalan ini benar-benar selesai," pungkasnya.