BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fadh menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Arahan ini ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (26/8).
Dek Fadh meminta setiap SKPA tidak menutup diri dari publik. Menurutnya, seluruh program kerja dan isu yang ditangani masing-masing dinas harus dikomunikasikan secara terbuka, namun tetap dalam koridor pertanggungjawaban.
"Dalam proses di Pemerintah Aceh, semuanya harus transparan. Silakan bicara di media terkait isu yang ditangani masing-masing SKPA, tetapi semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Zaman sekarang transparansi adalah kunci," tegasnya.
Perhatian khusus ditujukan Dek Fadh kepada SKPA yang membidangi kebencanaan. Ia menginstruksikan agar laporan penanganan bencana disampaikan secara aktif dan berkala, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang cepat serta akurat di lapangan.
Instruksi ini dinilai krusial mengingat Aceh merupakan wilayah rawan bencana. Dengan alur informasi yang terbuka, warga diharapkan mampu mengambil langkah antisipasi lebih dini ketika terjadi situasi darurat.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Sekda Aceh Taufik ST, M.Si mengajak seluruh kepala SKPA memperkuat sinergi. Ia menekankan bahwa kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi antar-instansi menjadi prasyarat untuk mempercepat realisasi program pembangunan Aceh tahun 2026.
"Kita perlu berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi agar hal-hal yang kita usahakan bersama dapat diselesaikan," ujar Taufik.
Lebih lanjut, Dek Fadh mengingatkan jajaran SKPA untuk mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Seluruh kebijakan dan langkah kerja harus berpijak pada kepentingan masyarakat dan kemajuan pembangunan Aceh secara menyeluruh.