ACEH — Jakarta — Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia mencapai US$453,4 miliar pada triwulan II 2026. Angka ini naik 4,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), didorong oleh peningkatan penarikan utang pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dari total tersebut, ULN pemerintah menjadi komponen utama dengan posisi US$216,3 miliar. Pertumbuhannya tercatat 2,9 persen secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan 3,8 persen pada triwulan sebelumnya.
Aliran Dana Asing ke SBN dan Sektor Prioritas Pembangunan
BI menyebut salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan ULN pemerintah adalah aliran masuk dana ke Surat Berharga Negara (SBN). Masuknya dana asing ini dinilai sebagai sinyal kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas fiskal dengan memenuhi pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pengelolaan pembiayaan juga dilakukan secara hati-hati untuk memastikan utang digunakan produktif bagi pembangunan.
Adapun pemanfaatan ULN pemerintah terbesar dialokasikan untuk beberapa sektor prioritas:
- Kesehatan dan kegiatan sosial: 22 persen
- Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib: 20,6 persen
- Pendidikan: 16,2 persen
- Konstruksi: 11,5 persen
- Transportasi: 8,5 persen
Utang Swasta Masih Kontraksi, tapi Membaik
Di sisi lain, ULN sektor swasta tercatat US$194,6 miliar pada periode yang sama. Angka ini masih mengalami kontraksi 0,6 persen secara tahunan, namun menunjukkan perbaikan dibandingkan kontraksi 1,3 persen pada triwulan I 2026.
Kontraksi ULN swasta terutama dipengaruhi oleh perkembangan lembaga keuangan yang masih negatif. Meski begitu, laju penurunannya mulai mengecil sehingga tekanan terhadap pertumbuhan ULN swasta secara keseluruhan tidak sebesar periode sebelumnya.
Struktur Utang Sehat, Risiko Terkendali
BI menegaskan struktur utang luar negeri Indonesia masih tergolong sehat. Selain rasio ULN terhadap PDB yang berada di level 30,6 persen, sekitar 82,1 persen dari total ULN merupakan utang berjangka panjang.
Ke depan, BI dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi pemantauan pengelolaan ULN. Pemanfaatan utang diarahkan tetap produktif untuk menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sembari menjaga risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional tetap terkendali.
