BANDA ACEH — Dr. Aripin Ahmad, S.Si.T., M.Kes., Dietisien, AIFO, resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPD PERSAGI) Provinsi Aceh untuk masa bakti 2025–2030. Pelantikan digelar di Banda Aceh, Selasa (1/9/2026), dirangkai dengan Seminar Nasional bertajuk penguatan inovasi dan kolaborasi percepatan penurunan stunting.
Prosesi pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum DPP PERSAGI, Ir. Dody Izwardi, B.Sc., M.A., Ph.D. Berdasarkan Surat Keputusan DPP PERSAGI Nomor 774/DPP-PERSAGI/SK/XII/2025 yang terbit 9 Desember 2025, sebanyak 45 pengurus resmi dikukuhkan.
Dalam sambutannya, Dody Izwardi menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi setiap pengurus. Organisasi profesi diminta tidak hanya berhenti pada praktik klinis, tetapi juga aktif dalam riset berbasis bukti, advokasi kebijakan, hingga kolaborasi lintas sektor untuk menjawab persoalan gizi masyarakat.
Menurut Dody, tantangan gizi ke depan membutuhkan peran ahli gizi yang lebih luas. PERSAGI Aceh didorong menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan kesehatan, bukan sekadar wadah berkumpulnya tenaga gizi.
Dr. Aripin Ahmad membawa visi "Menjadi Organisasi Profesional di Bidang Gizi yang Mandiri dan Terpercaya untuk Mewujudkan Generasi Emas Aceh Tahun 2045". Visi ini diarahkan pada penguatan kemandirian organisasi, peningkatan kepercayaan publik, serta pengembangan kapasitas profesional anggota.
Dalam struktur kepengurusan periode ini, Dr. Yulia Fitri, SST., M.Biomed., Dietisien, AIFO, dipercaya sebagai Sekretaris, sementara Pipit Riany, S.Si.T., MKM., menjabat Bendahara.
Usai pelantikan, kegiatan berlanjut ke Seminar Nasional bertajuk "Penguatan Inovasi, Bukti Ilmiah, dan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepatan Penurunan Stunting Berkelanjutan". Sebanyak tujuh narasumber dihadirkan dari unsur organisasi profesi, akademisi, pemerintah, praktisi kesehatan, dan pakar internasional dari Malaysia.
Sejumlah isu krusial mengemuka dalam diskusi, mulai dari kebijakan penurunan stunting, praktik baik penanganan dari Malaysia, hingga tren stunting terkini di Aceh. Pembahasan juga menyentuh hal teknis seperti peran ASI dan mikrobiota usus, faktor determinan stunting, pemanfaatan lembaga adat, serta standar gizi dan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Dr. Aripin menegaskan bahwa kompleksitas masalah stunting menuntut kerja kolektif. Pemerintah, perguruan tinggi, tenaga kesehatan, organisasi profesi, masyarakat, dan dunia usaha disebutnya harus bergerak bersama.
"Tantangan gizi ke depan semakin kompleks. Karena itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. PERSAGI Aceh akan memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan solusi gizi yang berbasis bukti dan berkelanjutan," ujar Dr. Aripin dalam keterangannya.
Ia menambahkan, PERSAGI Aceh tidak hanya berperan sebagai organisasi profesi, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan gizi di Aceh. Momentum pelantikan ini sekaligus menjadi penanda komitmen organisasi mengambil peran strategis dalam perbaikan status gizi masyarakat menuju Generasi Emas Aceh 2045.