BANDA ACEH — Jalur pelayaran Ro-Ro Krueng Geukueh-Penang yang menjadi program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah memasuki babak baru. Pemerintah Aceh memutuskan menugaskan PT Pembangunan Aceh sebagai pelaksana layanan, sebuah langkah yang dinilai memberi ruang gerak lebih luas bagi BUMD untuk menggandeng investor.
Keputusan ini mengemuka dalam rapat koordinasi di Ruang Sekretaris Daerah Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Jumat (28/8/2026). Rapat dipimpin Plt Sekda Aceh Taufik dan dihadiri jajaran terkait, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma.
Mengapa PT PEMA Dipilih Sebagai Operator?
Penugasan kepada BUMD dipilih karena dinilai lebih fleksibel ketimbang pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah. PT PEMA dapat menjalin kerja sama dengan pengusaha maupun investor melalui skema bisnis business to business.
Meski begitu, Pemerintah Aceh tetap memegang kendali atas aspek-aspek strategis pelayanan. Tarif, jadwal pelayaran, dan prioritas muatan akan diatur pemerintah, sementara PT PEMA mengurus operasional teknis.
"Dishub akan menyediakan pendanaan berupa hibah maupun penyertaan modal untuk mendukung penugasan PT PEMA," ujar T Faisal dalam rapat tersebut.
Proposal Pengadaan Kapal Ditargetkan Masuk Pekan Ini
Langkah berikutnya, PT PEMA diminta segera menyampaikan proposal pengadaan kapal kepada Pemerintah Aceh. Opsi yang ditawarkan mencakup skema sewa maupun pembelian, dengan batas waktu penyerahan paling lambat 31 Agustus 2026.
Setelah proposal diterima, pemerintah daerah akan berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri pada 2-3 September 2026. Konsultasi difokuskan pada mekanisme penugasan BUMD, termasuk aspek keuangan daerah.
Plt Sekda Aceh Taufik menegaskan program ini masuk prioritas gubernur sehingga penyusunan regulasi harus dikawal langsung. "Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan pergub," katanya.
Perundingan Bilateral Indonesia-Malaysia Jadi Kunci
Di tingkat pusat, Pemerintah Aceh mendorong Kementerian Perhubungan RI untuk memulai perundingan bilateral dengan Malaysia. Kesepakatan antarnegara ini menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya konektivitas laut Aceh-Penang.
Seluruh aspek persiapan ditargetkan berjalan beriringan, mulai dari regulasi, pengadaan kapal, kesiapan pelabuhan, hingga layanan kepabeanan, imigrasi, dan karantina. Pemerintah Aceh berharap jalur Ro-Ro Krueng Geukueh-Penang dapat segera beroperasi dan menjadi pintu baru perdagangan serta mobilitas warga Aceh ke Malaysia.
