BANDA ACEH — Dari 2.097 sumur minyak rakyat yang diajukan Gubernur Aceh kepada pemerintah pusat, sebanyak 1.490 sumur telah disetujui setelah verifikasi. Angka itu menjadi dasar dorongan penyusunan Instruksi Gubernur (Ingub) yang mengatur ulang tata kelola produksi minyak rakyat di provinsi tersebut.
Muhammad Nasir, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, menyampaikan data tersebut saat memaparkan proyek perubahan bertajuk "Transformasi Penataan Sumur Minyak Rakyat Melalui Kebijakan Koprmira Aceh". Proyek itu merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 68 Tahun 2026.
"Dari 2.097 sumur minyak rakyat yang diajukan Gubernur Aceh kepada pemerintah pusat, setelah verifikasi sebanyak 1.490 sumur telah disetujui," ujar M. Nasir kepada Dialeksis, Kamis (29/10/2026).
Langkah konkret yang sudah dijalankan adalah pembinaan terhadap 12 koperasi pengelola sumur minyak rakyat di Banda Aceh pada akhir Oktober 2026. Kegiatan itu diikuti 21 peserta dari empat kabupaten: Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bireuen.
Materi pembekalan mencakup tata kelola dan manajemen koperasi, legalitas usaha, perizinan kegiatan sumur minyak rakyat, serta penerapan Good Engineering Practices (GEP) dalam operasional produksi. Pembinaan diarahkan agar koperasi tidak sekadar menjadi wadah administratif, tetapi punya kemampuan kelembagaan dan manajerial untuk menjalankan usaha secara profesional.
Rancangan Ingub yang tengah didorong mengatur penataan sumur minyak rakyat secara terintegrasi, melibatkan pemerintah kabupaten dan perangkat Pemerintah Aceh. Cakupannya meliputi:
Dalam pembagian peran, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh diarahkan mengoordinasikan aspek teknis dan administrasi kegiatan sumur minyak rakyat. Dinas Koperasi dan UKM Aceh berperan memperkuat kapasitas kelembagaan, manajemen usaha, legalitas, serta kemampuan pengelola koperasi.
M. Nasir menegaskan bahwa penataan melalui koperasi tetap harus berjalan dalam koridor kewenangan pemerintah pusat. Persetujuan Menteri ESDM dan mekanisme kerja sama dengan kontraktor pengelola wilayah kerja tetap wajib dipenuhi.
Pembentukan koperasi bukan pengganti kewajiban perizinan maupun pemenuhan standar keselamatan dan ketentuan teknis yang berlaku. Dengan pendekatan itu, pengelolaan sumur minyak rakyat diharapkan tidak lagi berjalan terpisah-pisah, melainkan berada dalam sistem pembinaan dan pengawasan yang lebih jelas.
Bagi warga di empat kabupaten penghasil, arah kebijakan ini menyangkut kepastian hukum atas sumur yang selama ini dikelola secara perorangan. Penguatan koperasi juga dibidik menjadi lembaga ekonomi yang dikelola transparan dan akuntabel, sehingga manfaat produksi minyak rakyat lebih terukur bagi masyarakat setempat.