NAGAN RAYA — Saifullah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh dan Pemkab Nagan Raya atas sambutan terhadap program yang digulirkan Presiden itu. Penilaian tersebut disampaikannya kepada wartawan di Nagan Raya, Selasa malam.
Menurut Mensos, penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Nagan Raya berjalan kolaboratif antara pusat dan daerah. Pemkab menyediakan lahan, sementara pembangunan gedung memakai anggaran APBN sesuai arahan Presiden.
Siapa yang Boleh Jadi Siswa Sekolah Rakyat Nagan Raya
Penerimaan siswa mengikuti asal penyediaan lahan. Karena lahan di Nagan Raya disediakan kabupaten, yang bisa bersekolah adalah warga kabupaten itu sendiri.
"Contohnya Sekolah Rakyat di Nagan Raya yang lahannya disediakan oleh pihak kabupaten. Jika lahan disediakan oleh provinsi, maka siswa yang dapat bersekolah berasal dari kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh," kata Saifullah.
Selain siswa asal Nagan Raya, ada pula siswa titipan dari Aceh Selatan karena gedung permanen di wilayah itu belum rampung. Latar belakang mereka rata-rata anak keluarga prasejahtera dengan penghasilan orang tua di bawah Rp1 juta, anak yatim piatu, serta anak yang sempat putus sekolah dua hingga tiga tahun.
Tanpa Pendaftaran Umum, Harus Ada Tanda Tangan Bupati
Seleksi tidak lewat pendaftaran terbuka. Calon siswa dijaring, diverifikasi, lalu wajib mendapat persetujuan langsung bupati sebelum diterima.
Kapasitas Sekolah Rakyat Nagan Raya dirancang menampung lebih dari 1.000 siswa. Pengembangan berikutnya ditingkatkan menjadi lebih dari 2.000 siswa, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.
Lima Gedung Permanen Berdiri di Aceh, Targetnya Satu per Kabupaten/Kota
Di Provinsi Aceh saat ini sudah berdiri lima gedung permanen Sekolah Rakyat. Jumlahnya ditargetkan bertambah tahun depan, bergantung kesiapan lahan di tiap kabupaten/kota.
"Target dari Presiden RI adalah agar setiap kabupaten/kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat," ujar Mensos.
Saifullah menempatkan program ini sebagai pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ia menyebut Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata percepatan amanat konstitusi tersebut.
Apresiasi disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya. "Kami memberi apresiasi kepada pemerintah daerah, khususnya Gubernur, Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, atas sambutan dan dukungan baik dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan di luar Pulau Jawa," kata Saifullah.
