BANDA ACEH — Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Polda Aceh terus memperkuat pengamanan objek vital nasional (obvitnas) sektor energi hulu migas di wilayah kerja (WK) B Aceh Utara. Langkah ini menyusul meningkatnya gangguan keamanan di area operasi PT Pema Global Energi (PGE), kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pengelola blok tersebut.
Kepala Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti (DFHE) BPMA, Irham M Amin, mengatakan pengamanan obvitnas memerlukan sinergi strategis yang terpadu antara BPMA dan Polri. Hal itu disampaikan usai monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pedoman kerja teknis (PKT) tentang pengamanan khusus eksternal di WK B bersama Polda Aceh, di Aceh Utara.
Mengapa Pengamanan Diperketat?
Relations Manager PGE, Wilya Retnosari, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026 ini, sudah mulai ada peningkatan kasus pencurian dan gangguan kamtibmas di sekitar fasilitas produksi PGE. Keberhasilan operasi hulu migas, menurutnya, tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga stabilitas keamanan.
“Kami berharap dapat ditemukan solusi terbaik agar perkara pencurian serta gangguan keamanan lainnya di WK B dapat diminimalisir hingga mencapai zero kasus,” kata Wilya.
Hasil Monev: Identifikasi Ancaman dan Koordinasi Lintas Instansi
Irham menjelaskan, kunjungan monev lapangan tersebut bertujuan memastikan efektivitas pengamanan eksternal, mengidentifikasi potensi ancaman dan kerawanan, serta memperkuat koordinasi lintas instansi. Selain itu, BPMA juga memastikan kelancaran dan kenyamanan operasi hulu migas di WK B Aceh Utara.
Sebelumnya, pekan lalu BPMA bersama Polda Aceh juga telah melaksanakan monev serupa di kawasan hulu migas WK Blok A yang dikelola PT Medco E & P Malaka, di Kabupaten Aceh Timur.
Dukungan Alat hingga Pendampingan Hukum Disiapkan
Irham menegaskan, tugas pokok BPMA adalah pengawasan dan pengendalian hulu migas di Aceh. Namun, faktor pengamanan menjadi elemen krusial yang memerlukan kompetensi dari Polri dan TNI.
“Kami berharap bersama-sama memberikan langkah-langkah mitigasi risiko secara konkret, baik upaya pencegahan maupun penanganan hukum. Ke depan, kita juga akan bahas dukungan alat, seperti pemasangan CCTV,” ujar Irham.
Sementara itu, Direktur Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Aceh, Dr Marzuki, menyambut positif forum koordinasi tersebut. Menurutnya, komunikasi yang intensif bakal memudahkan pelaksanaan pengamanan di lapangan.
“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan. Ke depan, kami berharap dukungan penuh dari BPMA dan PGE, serta melibatkan pendampingan hukum untuk proses penanganan perkara,” demikian Dr Marzuki.
