BANDA ACEH — Pemerintah memastikan proses pemulihan pascabencana di Aceh memasuki babak baru. Mulai 1 Agustus 2026, status tanggap darurat resmi berganti menjadi rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon). Keputusan ini diumumkan langsung oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri sekaligus Kepala Posko Wilayah PRR, Dr. Safrizal ZA, dalam podcast bersama UIN Ar-Raniry dan Serambi Indonesia di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
Anggaran Rp58,9 Triliun Dibagi Tiga Tahap hingga 2028
Dari total alokasi Rp100,1 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Aceh menerima porsi paling besar, yakni Rp58,9 triliun. Jumlah itu di luar alokasi APBN reguler. Safrizal merinci, anggaran tersebut akan dicairkan dalam tiga tahap: Rp24,215 triliun pada 2026, Rp20,219 triliun pada 2027, dan Rp14,539 triliun pada 2028.
Seluruh proses pemulihan ini, kata dia, telah tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra. "Ini bukan sekadar membangun kembali fisik, tapi memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh," ujar Safrizal.
Bencana Terluas di Sumatra: 18 Kabupaten/Kota Terdampak
Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatra disebut sebagai salah satu bencana dengan cakupan wilayah terluas di Indonesia. Di Aceh, dampaknya terasa hingga 18 kabupaten/kota, 226 kecamatan, dan sekitar 3.300 gampong. Bencana ini menyebabkan ratusan korban jiwa, puluhan ribu rumah rusak, serta memaksa jutaan warga mengungsi.
Sejak hari pertama, pemerintah pusat bersama TNI, Polri, BUMN, dan organisasi kemanusiaan bergerak melakukan penyelamatan. Kini, sejumlah sektor mulai menunjukkan pemulihan signifikan.
Infrastruktur Pulih: 46 Ruas Jalan Nasional dan 94,2% Jalan Daerah Berfungsi
Di sektor infrastruktur, 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah kembali berfungsi penuh. Sebanyak 94,2 persen jalan daerah juga telah diperbaiki. Proses penanganan jembatan daerah masih terus berlangsung.
Sektor pendidikan juga pulih. Seluruh sekolah terdampak telah kembali menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, baik di gedung asal, bangunan sementara, maupun lokasi alternatif. Puskesmas terdampak pun telah kembali memberikan pelayanan. Untuk fasilitas kesehatan yang rusak berat, pemerintah melakukan rehabilitasi, relokasi, atau pembangunan fasilitas sementara.
Hunian Sementara Hampir Rampung, Hunian Tetap Dikebut
Pemerintah mengejar target penyediaan hunian bagi warga terdampak. Dari target 18.943 unit hunian sementara di Aceh, sebanyak 18.861 unit telah selesai dibangun dan hampir seluruhnya telah dihuni. Pembangunan hunian tetap juga terus berjalan; ratusan unit telah selesai dan ribuan lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Safrizal menekankan bahwa kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci pemulihan. "Kita ingin membangun kembali Aceh yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh menghadapi bencana di masa mendatang," tegasnya.
