ACEH — Program pemerintah untuk menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia masih berjalan di tempat. Pasalnya, Kementerian Koperasi belum bisa bergerak cepat karena kewenangan penempatan manajer koperasi berada di tangan Kementerian BUMN.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengungkapkan, proses penempatan manajer ini tengah berjalan dan menunggu instruksi dari Kementerian BUMN. "Proses sedang berjalan, menunggu BUMN, Kementerian BUMN yang menugaskan," kata Farida di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (11/8/2026).
Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin terburu-buru lantaran mekanisme penempatan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Salah satu hal yang tengah dimatangkan adalah memastikan manajer yang ditempatkan berasal dari daerah asal koperasi itu berdiri.
Mengapa Manajer Harus dari Daerah Asal?
Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin meningkatkan keterlibatan sumber daya manusia lokal dalam mengelola koperasi. Dengan begitu, pengelola diharapkan lebih paham karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Langkah ini dinilai penting karena koperasi yang dikelola oleh putra daerah biasanya lebih mudah diterima warga. Mereka tahu persis kebiasaan, kebutuhan, dan tantangan ekonomi di lingkungannya sendiri. Hal ini berbeda jika manajer didatangkan dari luar daerah yang butuh waktu untuk beradaptasi.
Program KDKMP sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan menggerakkan ekonomi desa. Koperasi ini dirancang menjadi pusat kegiatan ekonomi warga, mulai dari simpan pinjam, penyediaan kebutuhan pokok, hingga penampungan hasil panen.
Kapan Penempatan Manajer Dimulai?
Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan para calon manajer akan mulai bertugas. Farida hanya memastikan bahwa pemerintah terus berkoordinasi untuk merampungkan persiapan teknis. Ia juga menyiratkan bahwa penempatan akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kesiapan di lapangan.
Keterlambatan ini tentu menjadi catatan bagi pemerintah daerah yang sudah menyiapkan calon koperasi di wilayahnya. Namun, di sisi lain, proses yang matang diharapkan bisa menghindari masalah di kemudian hari, seperti manajemen yang buruk atau koperasi yang tidak berjalan efektif.
Kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi harapan baru bagi penguatan ekonomi desa. Dengan pengelolaan yang profesional dan melibatkan warga lokal, program ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek seremonial belaka.
