ACEH — Kepastian operasional tambang Freeport di Papua setelah 2041 mulai menemui titik terang. Pemerintah dan Freeport-McMoRan (FCX), perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang menjadi induk usaha PTFI, telah menandatangani nota kesepahaman pada Februari lalu untuk mengatur skema perpanjangan izin.
Dalam kesepakatan itu, FCX akan melepas 12% sahamnya di PTFI kepada pemerintah Indonesia. Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menegaskan bahwa pelepasan saham ini bukan melalui mekanisme jual beli. "Oh itu akan ada divestasi 12% lagi ditandatangani sekarang untuk berlaku tahun 2041. Itu nggak ada jual belinya. Tidak jual belinya," ujarnya di Tembagapura, Papua Tengah, Senin (17/8/2026).
Skema Transfer Saham dan Kompensasi Biaya
Dengan skema ini, FCX akan tetap memegang 48,76% saham PTFI hingga 2041, kemudian berkurang menjadi sekitar 37% mulai 2042. Dalam pernyataan resminya, Freeport menyebut pengalihan saham tersebut dilakukan tanpa biaya, tetapi pihak yang mengakuisisi wajib mengganti biaya pro-rata yang telah dikeluarkan FCX.
Biaya yang dimaksud dihitung menggunakan nilai buku untuk investasi yang menguntungkan pada periode setelah 2041. Artinya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang di muka, melainkan menanggung kompensasi atas investasi yang sudah ditanamkan perusahaan sejak puluhan tahun lalu.
Ribuan Pekerja dan Penerimaan Negara Taruhannya
Perpanjangan IUPK ini bukan sekadar urusan administratif. Tony Wenas mengingatkan bahwa jika tambang berhenti beroperasi pada 2041, semua pihak akan dirugikan. Pemerintah kehilangan penerimaan negara yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah, sementara sekitar 30.000 pekerja akan kehilangan mata pencaharian.
"Intinya adalah kalau tambang itu berhenti di 2041, tidak ada yang diuntungkan. Pemerintah juga rugi, tidak ada pemasukan lagi dari Freeport. Karyawan 30 ribu juga nggak ada lagi. Program pengembangan masyarakat kita nggak ada lagi. Jadi kalau itu diperpanjang maka semua pihak diuntungkan," terangnya.
Selain penerimaan pajak dan dividen, operasional Freeport juga menopang berbagai program pengembangan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Keberlanjutan operasi menjadi kunci bagi perekonomian lokal di Papua Tengah yang banyak bergantung pada aktivitas perusahaan.
Proses Perpanjangan Masuk Tahap Pembahasan Teknis
PTFI telah mengajukan permohonan perpanjangan IUPK kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada pertengahan Juni 2026. Hingga saat ini, proses masih dalam tahap pembahasan teknis antara perusahaan dan pemerintah.
Tony Wenas belum membeberkan detail perkembangan negosiasi, tetapi ia menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga keberlanjutan operasional tambang. Perpanjangan izin ini juga menjadi sinyal bagi investor global bahwa iklim investasi tambang di Indonesia tetap kondusif, terutama untuk proyek strategis sekelas Grasberg yang menjadi salah satu tambang emas terbesar di dunia.
