BANDA ACEH — Perdebatan soal serapan anggaran pemulihan Aceh dinilai mulai bergerak ke arah yang keliru. Fokus pada perang persentase dikhawatirkan menutupi pertanyaan yang jauh lebih mendasar: di mana uang negara itu benar-benar bekerja.
Tambahan Transfer ke Daerah sekitar Rp 1,65 triliun terus dibicarakan. Sementara anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang nilainya sekitar Rp 24 triliun tersebar melalui berbagai kementerian dan lembaga. Dua angka besar itu menuntut penjelasan yang sama-sama terbuka, bukan hanya dari pemerintah daerah.
Mengapa Serapan Anggaran Bukan Pertanyaan Utama
Bencana tidak selesai ketika air surut. Ia tinggal di dinding rumah yang retak, tanggul yang belum tegak, jembatan yang belum tersambung, dan sawah yang belum dapat ditanami.
Korban bencana hidrometeorologi di Aceh telah terlalu lama membayar ongkos dari sesuatu yang tidak mereka ciptakan. Mereka kehilangan rumah, sumber nafkah, musim tanam, jalan menuju kebun, bahkan kesempatan menjalani kehidupan secara normal.
Pemerintah Aceh memang wajib bekerja cepat. Setiap rupiah yang telah diberikan kepada daerah harus segera berubah menjadi manfaat. Tidak boleh ada uang mengendap ketika rakyat membutuhkan pertolongan.
Pertanyaan yang Lebih Penting dari Tabel Serapan
Menagih Aceh saja tidak cukup. Pemerintah pusat juga mempunyai kewajiban moral dan administratif yang jauh lebih besar: menjelaskan kepada rakyat Aceh perjalanan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikelolanya.
Di mana uang itu bekerja? Desa mana yang telah dipulihkan? Berapa rumah yang selesai dibangun? Berapa kilometer jalan yang kembali dapat dilalui?
Berapa jembatan yang sudah menghubungkan kampung-kampung yang sempat terputus? Berapa tanggul yang diperbaiki? Berapa hektare sawah yang kembali dapat digarap? Dan berapa keluarga korban yang akhirnya dapat mengatakan bahwa hidup mereka sudah dimulai kembali?
Rakyat tidak makan persentase. Petani tidak dapat menanam padi dengan tabel anggaran. Jalan yang putus tidak akan tersambung hanya karena rapat evaluasi menghasilkan grafik yang indah.
Satgas Diminta Bekerja, Bukan Hanya Menunjuk Kesalahan
Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi dibentuk untuk mempercepat pemulihan. Kata kuncinya adalah mempercepat.
Jika ada kementerian yang terlambat, kejar. Jika ada proyek tersendat, pecahkan masalahnya. Jika administrasi menghambat pembangunan rumah korban, sederhanakan. Jika koordinasi pusat dan daerah macet, satukan meja mereka.
Pemerintah daerah patut mendapatkan ruang untuk menjelaskan pekerjaannya dan memperbaiki apa yang masih lambat. Daerah tidak boleh terus-menerus ditempatkan sebagai terdakwa dalam ruang publik. Pemerintah pusat semestinya hadir sebagai mitra yang mengurai hambatan.
Dashboard Terbuka dari Banda Aceh sampai Aceh Tamiang
Angka sekitar Rp 24 triliun tidak boleh berhenti sebagai angka raksasa yang hanya hidup dalam dokumen pemerintahan. Besarnya angka justru memperbesar kewajiban untuk membukanya.
Publikasikan setiap program. Sebutkan kementerian pelaksana. Tunjukkan lokasi proyek. Buka nilai kontraknya. Paparkan progres fisiknya. Jelaskan realisasi keuangannya. Cantumkan target penyelesaiannya.
Dengan teknologi pemerintahan hari ini, tidak ada alasan informasi sebesar itu hanya beredar di ruang rapat pejabat. Satu dashboard terbuka yang dapat dilihat rakyat Aceh setiap hari menjadi jalan paling masuk akal.
Dari Banda Aceh sampai Aceh Tamiang, dari pesisir hingga pedalaman, masyarakat berhak mengetahui apa yang sedang dibangun atas nama pemulihan kehidupan mereka.
Aceh Menagih Hak, Bukan Belas Kasihan
Uang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hadiah Jakarta kepada Aceh. Itu uang negara. Uang rakyat. Warga Aceh yang kehilangan rumah, sawah, kebun, serta pekerjaan karena bencana memiliki hak yang sama untuk merasakan kehadiran negara.
Transparansi tidak boleh berjalan ke satu arah. Bila pemerintah daerah dituntut membuka serapan anggarannya, pemerintah pusat harus berani melakukan hal yang sama. Standar keterbukaannya semestinya lebih tinggi karena anggaran yang dikelola jauh lebih besar dan melibatkan begitu banyak kementerian serta lembaga.
Keadilan dalam pemerintahan dimulai dari kesediaan memaknai anggaran sebagai kehidupan, bukan sekadar deret angka di atas kertas.
