BANDA ACEH — Inspeksi mendadak yang digelar Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Sales Area Retail Aceh bersama Satgas Penertiban Pendistribusian BBM Bersubsidi menyasar tiga titik sekaligus, yakni SPBU Kuta Alam, SPBU Simpang Jam, dan SPBU Lueng Bata. Pemeriksaan berlangsung sebagai bagian dari pengawasan implementasi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.10.7.3/734/2026.
Tim tidak hanya memeriksa administrasi penyaluran di nozzle. Petugas juga menelusuri pola transaksi pembeli, termasuk kendaraan yang datang berulang dalam periode singkat. Dari penelusuran itu, tim mencatat sejumlah indikasi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Jenis BBM yang Diawasi: Subsidi, JBKP, dan LPG 3 Kg
Pengawasan menyasar tiga jenis bahan bakar sekaligus: BBM Bersubsidi, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), dan LPG 3 Kg. Ketiganya merupakan komoditas yang penyalurannya diatur ketat karena menyangkut anggaran negara dan konsumsi rumah tangga.
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.10.7.3/734/2026 menjadi dasar hukum sidak tersebut. Regulasi itu mengatur mekanisme pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di tingkat provinsi, termasuk kewenangan satgas untuk memeriksa lembaga penyalur.
Modus yang Ditemukan: Kendaraan Berulang hingga Nomor Polisi Tidak Sesuai
Ada tiga pola indikasi yang dicatat tim di lapangan. Pertama, penggunaan kendaraan secara berulang untuk membeli dan melangsir BBM — praktik yang lazim dipakai untuk mengumpulkan kuota subsidi dari banyak kendaraan. Kedua, penggunaan identitas atau nomor polisi yang tidak sesuai dalam transaksi.
Ketiga, dugaan penampungan dan penjualan kembali BBM di luar lembaga penyalur resmi. Pola terakhir ini yang paling merugikan karena memutus rantai distribusi resmi dan membuat BBM bersubsidi berpindah ke pasar gelap.
Temuan yang tidak sesuai dengan proses pendistribusian BBM selanjutnya akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (APH) untuk dilakukan pendalaman sesuai ketentuan. Pertamina Patra Niaga menyatakan bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses penyelidikan lebih lanjut.
Pengawasan Tidak Berhenti di Titik Penyaluran
Plh. Kepala Dinas ESDM Aceh sekaligus Ketua Tim Satgas, Ir. Irwansyah, S.T., M.T., mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan BBM Bersubsidi dan JBKP tepat sasaran. Pengawasan itu tidak berhenti di titik penyaluran, tetapi juga menindaklanjuti indikasi penyimpangan di sepanjang mata rantai distribusi.
Setiap indikasi tindak pidana dikoordinasikan dengan APH untuk diproses sesuai ketentuan. Pernyataan itu menegaskan bahwa sidak di tiga SPBU bukan operasi tunggal, melainkan pintu masuk penelusuran yang lebih luas.
Tim Kembangkan Informasi Lintas Instansi
Plt. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh selaku Sekretaris Tim Satgas, Teuku Mukhlis, S.T., M.T., menyebutkan bahwa temuan di lapangan menjadi bagian penting dalam proses pendalaman pengawasan penyaluran BBM.
"Ketika menemukan indikasi di lapangan, tim tidak berpuas diri hanya menindak di titik awal. Informasi tersebut kami kembangkan dan koordinasikan lintas instansi untuk menelusuri mata rantai penyimpangan. Ini membuktikan bahwa pengawasan terpadu dan respons cepat antarlembaga sangat penting dalam menjaga penyaluran BBM tetap tepat sasaran," ujar Teuku Mukhlis.
Pertamina Sebut Kolaborasi Kunci Distribusi Tepat Sasaran
Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga, Misbah Bukhori, mengapresiasi kolaborasi lintas instansi dalam kegiatan tersebut.
"Kami mengapresiasi sinergi Pemerintah Aceh, APH, dan seluruh instansi yang terlibat dalam memperkuat pengawasan penyaluran BBM. Kolaborasi ini penting untuk memastikan distribusi energi berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan," ujarnya.
Pertamina Patra Niaga berkomitmen terus mendukung pengawasan bersama Pemerintah Aceh dan APH melalui penyediaan data, informasi, serta koordinasi yang diperlukan untuk menjaga ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi energi bagi masyarakat Aceh.
