PIDIE JAYA — Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menyiapkan lahan pembuangan material hasil galian normalisasi Sungai Krueng Meureudu. Penyiapan lahan menjadi bagian dari kesepakatan penanganan darurat antara pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari, menyampaikan bahwa koordinasi lapangan telah dilakukan bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya.
“Koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan terkait bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk tempat pembuangan (disposal) material hasil galian normalisasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,” ujar Kepala BWS Sumatera I, Asyari.
Normalisasi Sungai Ditujukan untuk Mengurangi Ancaman ke Permukiman
Sedimentasi menjadi salah satu sasaran pekerjaan normalisasi. Melalui pengerukan, kapasitas aliran sungai diharapkan meningkat sehingga risiko luapan air yang kembali mengancam permukiman masyarakat dapat dikurangi.
Pengerahan sedikitnya 10 unit ekskavator disiapkan untuk mempercepat pekerjaan. Jadwal mulai pelaksanaan masih berupa rencana, yakni pada 12 November 2026.
Usulan penanganan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi langsung di lokasi terdampak. Kementerian PU juga berkoordinasi dengan Pemkab Pidie Jaya untuk menentukan kebutuhan penanganan setelah banjir susulan, terutama di Desa Dayah Husein.
Satu Sabo Dam Diusulkan di Hulu Krueng Meureudu
Kementerian PU mengusulkan dua pekerjaan utama selama masa tanggap darurat. Pekerjaan pertama mencakup normalisasi sungai serta pembangunan tanggul dan krib di Sungai Krueng Meureudu.
Pekerjaan kedua berupa pembangunan satu unit sabo dam di bagian hulu sungai yang sama. Usulan penanganan dengan demikian mencakup pekerjaan di alur sungai sekaligus bagian hulunya.
Pelaksanaan penanganan darurat akan menggandeng PT Brantas Abipraya (Persero). Kesiapan penyedia jasa, kedekatan dengan lokasi bencana, serta pengalaman mengerjakan penanganan serupa menjadi pertimbangan pelibatan perusahaan tersebut.
Penanganan Disiapkan Selama Transisi Darurat hingga 31 Desember 2026
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kementeriannya memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi melalui langkah tanggap darurat dan penyiapan penanganan permanen. Tujuannya mengurangi risiko banjir berulang.
“Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan, sehingga tim kita selalu siaga dan sudah melakukan persiapan khususnya di beberapa wilayah yang penah bencana,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam siaran pers.
Pemulihan infrastruktur sumber daya air di Pidie Jaya disiapkan terutama selama masa transisi darurat yang berlangsung hingga 31 Desember 2026. Normalisasi sungai dan usulan pembangunan bangunan pengendali menjadi bagian dari upaya pengurangan risiko banjir selama periode tersebut.
Kementerian PU akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan darurat. Penanganan diarahkan untuk mempercepat pemulihan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman banjir susulan.