BANDA ACEH — Penolakan warga Samadua terhadap aktivitas tambang emas di kawasan mereka berbuntut ke meja politik. Irpannusir menegaskan, aspirasi masyarakat yang menolak kehadiran perusahaan tambang harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak berujung konflik berkepanjangan.
"Jika keberadaan perusahaan tersebut ditolak warga, maka perusahaan itu tidak boleh beroperasi di Samadua," kata Irpannusir di Banda Aceh, Selasa.
Persoalan itu terungkap saat Irpannusir menjalani reses di daerah pemilihannya. Warga menyampaikan keberatan atas rencana maupun aktivitas pertambangan emas di wilayah mereka.
Bentrokan Warga Jadi Alarm bagi Pemerintah Aceh
Menurut Irpannusir, penolakan warga bukan sekadar keluhan lisan. Persoalan tambang di Samadua disebut telah memicu bentrokan fisik antarwarga.
Karena itu, ia meminta Gubernur Aceh merespons aspirasi masyarakat secara serius. Evaluasi dinilai perlu dilakukan sebelum situasi memburuk.
Irpannusir menyebut tiga instansi yang harus turun tangan: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Lingkungan Hidup.
Dua IUP di Samadua: 739 Hektare dan 752,4 Hektare
Catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyoroti dua perusahaan pertambangan di Kecamatan Samadua. PT Mineral Mega Sentosa mengantongi IUP Nomor 540/DPMPTSP/1272/IUP-EKS./2025 yang terbit 19 November 2025, dengan luas wilayah 739 hektare.
Perusahaan kedua, PT Bersama Sukses Mining, memiliki wilayah tambang seluas 752,4 hektare. IUP-nya bernomor 545/DPMPTSP/882/IUP-EKS/2024 dan diterbitkan 17 Juli 2024.
Dua izin itu menjadi dasar operasional kedua perusahaan di kawasan yang kini ditolak warga. DPRA memandang evaluasi perizinan sebagai langkah pencegahan konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang.
Desakan Agar Perusahaan Tak Beroperasi
Irpannusir menegaskan, penolakan terhadap kedua perusahaan perlu ditindaklanjuti. Ia meminta evaluasi perizinan dilakukan menyeluruh, bukan hanya administratif.
"Perusahaan tersebut tidak boleh beroperasi di Samadua agar ke depan tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan," ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Aceh maupun kedua perusahaan mengenai permintaan evaluasi tersebut.
