Banda Aceh - Menjelang bulan suci Ramadhan, ribuan warga di berbagai daerah di Provinsi Aceh masih bertahan di pengungsian akibat banjir besar yang melanda sejak akhir 2025. Di saat sebagian masyarakat mulai bersiap menyambut bulan ibadah, tidak sedikit keluarga korban bencana justru masih hidup dalam keterbatasan, tanpa hunian layak dan dengan kondisi ekonomi yang belum pulih.
Banjir yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Aceh telah menyebabkan kerusakan luas, mulai dari rumah warga, fasilitas umum, lahan pertanian, hingga sumber mata pencaharian. Hingga akhir Januari 2026, banyak keluarga belum dapat kembali ke rumah masing-masing karena bangunan mengalami rusak berat atau lingkungan sekitar masih dinilai belum aman. Sebagian pengungsi masih bertahan di tenda darurat, posko pengungsian, meunasah, maupun menumpang di rumah kerabat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan para pengungsi tidak lagi tinggal di tenda paling lambat 18 Februari 2026, atau sebelum Ramadhan dimulai. Namun hingga saat ini, progres pembangunan hunian sementara (huntara) baru mencapai sekitar 30 persen, sehingga ribuan keluarga masih harus menjalani kehidupan dalam kondisi darurat tanpa kepastian waktu pemulihan.
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh, BNPB, BPBD, TNI-Polri, relawan, dan berbagai organisasi kemanusiaan terus melakukan penanganan di lapangan. Upaya tersebut meliputi distribusi bantuan pangan, penyediaan air bersih, layanan kesehatan, serta percepatan pembangunan huntara. Kehadiran aparat dan relawan di berbagai titik terdampak mencerminkan kerja kolektif lintas sektor untuk membantu masyarakat bangkit dari bencana.
Meski demikian, kebutuhan di lapangan masih jauh melampaui sumber daya yang tersedia. Kapasitas hunian sementara belum mampu menampung seluruh keluarga terdampak, sementara sebagian warga masih sepenuhnya bergantung pada bantuan darurat. Tekanan ekonomi kian terasa menjelang Ramadhan, terutama bagi warga yang kehilangan pekerjaan, usaha kecil, sawah, maupun kebun. Banyak keluarga kini berada dalam situasi sulit, berjuang memenuhi kebutuhan harian sambil memikirkan keberlangsungan hidup ke depan.
Kondisi ini semakin berat karena bertepatan dengan tradisi Meugang, sebuah tradisi khas masyarakat Aceh menjelang Ramadhan yang identik dengan kebersamaan dan hidangan daging sebagai simbol rasa syukur. Tahun ini, bagi banyak korban banjir, Meugang berpotensi dilalui dalam suasana yang jauh lebih sederhana, bahkan sunyi, karena perhatian utama tertuju pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan anak, dan tempat tinggal yang aman.
Sekretaris Kabinet DEMA Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry, M. Ikram al Ghifari, menyampaikan apresiasi sekaligus pengingat agar upaya pemulihan tidak berhenti pada bantuan jangka pendek.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, BNPB, BPBD, TNI-Polri, para relawan, serta seluruh elemen masyarakat yang telah bergerak membantu korban banjir. Namun menjelang Ramadhan, negara harus memastikan tidak ada rakyat yang menjalankan ibadah dalam kondisi lapar, tanpa hunian layak, dan tanpa kepastian masa depan,” ujarnya.
Menurut Ikram, bencana ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat keberpihakan kepada masyarakat kecil, tidak hanya melalui bantuan darurat, tetapi juga lewat pembangunan hunian permanen, pemulihan ekonomi rakyat, serta penguatan sistem mitigasi bencana agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Bagi masyarakat Aceh, Ramadhan tahun ini bukan sekadar tentang ibadah dan spiritualitas, melainkan juga tentang harapan akan kehadiran negara, rasa keadilan, dan masa depan yang lebih layak setelah bencana. Di tengah berbagai upaya yang patut diapresiasi, ribuan keluarga masih menunggu kepastian mengenai rumah, pekerjaan, dan keberlangsungan hidup mereka.