BANDA ACEH — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa kelas inklusi menjadi solusi bagi anak berkebutuhan khusus yang kesulitan mengakses SLB karena jarak dan biaya. Ia menyebut kondisi geografis Indonesia yang luas dan persebaran penduduk tidak merata membuat sebagian keluarga kesulitan menjangkau SLB.
“Dengan adanya kelas inklusi, kita berharap anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah umum yang menyediakan layanan khusus,” kata Abdul Mu’ti saat meresmikan Revitalisasi Satuan Pendidikan se-Kota Banda Aceh di SLB YPPC Banda Aceh, Selasa (23/6/2026).
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengakui bahwa salah satu persoalan utama adalah minimnya guru dengan kompetensi pendidikan luar biasa. “Guru dengan spesialisasi pendidikan luar biasa masih sangat minim,” ujarnya.
Meski secara umum Aceh tidak kekurangan tenaga pendidik, keterbatasan guru spesialis ini membuat layanan bagi ABK di sejumlah daerah seperti Lhokseumawe dan Langsa belum optimal. Pemerintah Aceh mengusulkan program alih keahlian bagi guru reguler menjadi guru SLB melalui pelatihan khusus yang diakui kementerian.
Abdul Mu’ti menjelaskan, pemerintah menerapkan empat pendekatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Keempat pendekatan itu meliputi penguatan sekolah inklusi, pengembangan SLB, layanan berbasis komunitas, dan layanan berbasis keluarga.
Pemerintah juga mulai menjalankan pelatihan guru pendamping ABK di sekolah inklusi. “Guru umum akan dilatih dan tugas pendampingan ABK dihitung sebagai bagian dari beban kerja mengajar,” katanya.
Murthalamuddin menyoroti bahwa siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi masih dihitung sebagai siswa reguler dalam skema Dana BOS. Akibatnya, kebutuhan pembiayaan untuk ABK belum sepenuhnya terpenuhi. Ia mendorong agar sekolah inklusi mendapatkan dukungan pendanaan yang lebih memadai, termasuk penyesuaian skema Dana BOS.
Pemerintah juga memperkuat program revitalisasi satuan pendidikan di Aceh. Pada 2025 terdapat 730 satuan pendidikan yang direvitalisasi, sementara pada 2026 tercatat 2.298 satuan pendidikan dengan total anggaran Rp2,32 triliun.
Selain itu, pemerintah menyiapkan 180 ruang kelas darurat untuk sekolah yang belum dapat dibangun akibat kendala lahan. Dari jumlah tersebut, 83 ruang kelas darurat telah selesai dan mulai digunakan.
Di Banda Aceh, yang sebelumnya hanya memiliki satu SLB negeri, pada 2026 akan dibangun SLB baru bernama SLB Negeri Pembina Iskandar Muda. (*)