KUTACANE — Krisis bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Biodiesel kembali melumpuhkan aktivitas masyarakat di Aceh Tenggara. Tiga SPBU dilaporkan tutup total karena tangki kosong, sementara satu SPBU lainnya masih melayani pengisian meski dengan antrean kendaraan yang mengular.
Ketiga SPBU yang tutup adalah SPBU Lawe Kihing dan SPBU Kuning di Distrik Bambel, serta SPBU Kampung Melayu di Distrik Babussalam. Sementara itu, SPBU Lawe Desky di Kecamatan Babul Makmur masih beroperasi, namun stok Pertalite dan Biodiesel di lokasi tersebut juga sudah habis.
Pantauan di SPBU Lawe Desky sekitar pukul 11.30 WIB menunjukkan puluhan kendaraan mengantre menunggu pasokan BBM yang dijadwalkan tiba malam hari. Kondisi ini membuat warga, terutama aparatur sipil negara (ASN) dan pedagang, mengeluhkan aktivitas harian mereka terganggu.
Husaini Amin, seorang ASN, mengatakan kelangkaan ini membuatnya harus mengantre berjam-jam hingga mengorbankan waktu pelayanan publik. “Ini bisa saja membuat semuanya menjadi terlambat, lalu bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai ASN,” ujarnya.
Pedagang keliling Herman mengaku terpaksa membeli Pertalite di kios eceran dengan harga Rp 13.000 per liter, lebih mahal dari harga normal. “Kalau kelangkaan ini terus terjadi, akan menyulitkan dan berdampak pada pedagang keliling,” katanya.
Pengelola SPBU Lawe Kihing, Muhammad Ali, menjelaskan bahwa kelangkaan terjadi karena kuota BBM yang dialokasikan tidak pernah ditambah, sementara jumlah pembelian masyarakat terus meningkat. Hal senada disampaikan Ragam Bancin, pengelola SPBU Lawe Desky, yang mengaku pasokan untuk hari itu baru akan tiba pada Kamis malam.
Anggota DPRK Aceh Tenggara dari Partai Hanura, Roy Hendra Purnomo SE, mendesak pemerintah daerah segera turun tangan. “Kami berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara bersama pihak terkait maju mencari solusi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi ini berdampak besar terhadap perekonomian dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Aceh Tenggara mengenai langkah darurat yang akan diambil.