BANDA ACEH — Pemerintah Aceh segera mengusulkan penerapan sistem resi gudang (SRG) untuk komoditas minyak nilam ke Kementerian Perdagangan. Langkah ini diambil untuk memutus rantai fluktuasi harga yang selama ini merugikan petani di tingkat hulu.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan SRG menjadi solusi utama untuk menstabilkan ekosistem bisnis nilam. "Solusinya untuk saat ini adalah penerapan SRG untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam," kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, T Robby Irza, menjelaskan bahwa petani nilam selama ini rentan terhadap permainan harga oleh spekulan. Fluktuasi harga yang tajam membuat petani kesulitan merencanakan produksi dan mendapatkan akses pembiayaan.
"Maka untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya," kata Robby.
Dengan SRG, petani bisa menyimpan minyak nilam di gudang bersertifikat dan mendapatkan resi yang dapat dijadikan agunan pinjaman bank. Mekanisme ini memungkinkan petani menunda penjualan saat harga rendah dan menjual saat harga membaik.
Robby mengungkapkan, permintaan minyak nilam dunia mencapai 2.500 ton per tahun, sementara realisasi produksi global baru sekitar 1.600 ton per tahun. Indonesia menguasai 90 persen produksi dunia, dan Aceh menyumbang 30 persen dari total nasional.
Minyak nilam Aceh dikenal memiliki kualitas unggul dengan kandungan patchouli alcohol (PA) tinggi. Komoditas ini menjadi standar pencampur (blending agent) bagi minyak nilam dari berbagai negara dan sangat diminati industri parfum, kosmetik, farmasi, serta aromaterapi global.
Namun, pengembangan sektor hulu menghadapi tantangan serius. Selain fluktuasi harga, petani juga terkendala ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, belum adanya standar operasional budidaya yang seragam, serta kualitas bahan baku yang belum homogen akibat pencampuran dari berbagai daerah.
Untuk memenuhi kebutuhan pasar global, Robby menekankan industri nilam Aceh wajib memenuhi empat persyaratan utama: jaminan mutu, kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, sistem ketertelusuran digital, serta keberadaan industri refinery.
"Saat ini, perkembangan industri nilam di Aceh berada pada tahap awal hilir yaitu perencanaan pembangunan industri refinery. Intinya diperlukan industri refinery dan sertifikasi produk melalui SRG," ujarnya.
Pemerintah Aceh berencana melakukan pembinaan petani nilam secara terpadu dan mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas nilam Aceh. Sebuah tim kerja lintas sektor juga akan dibentuk untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, pengembangan industri, serta pemasaran secara berkelanjutan.
"Sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat peran Aceh sebagai salah satu pusat produk minyak nilam berkualitas terbaik di dunia," demikian T Robby Irza.