Satgas Pusat Tinjau Rehabilitasi Pascabencana di Bener Meriah, Pendataan Jalan Rusak hingga Kebun Kopi Disesuaikan dengan Kondisi Lapangan

Penulis: Ricki Manurung  •  Jumat, 31 Juli 2026 | 12:24:31 WIB
Satgas PPR pusat menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk membahas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

BENER MERIAH — Pemerintah pusat kembali menurunkan tim khusus untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Bener Meriah tepat sasaran. Satgas PPR yang terdiri dari perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, hingga Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) itu tiba di Pendopo Bupati dan langsung menggelar rapat koordinasi.

Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar yang hadir didampingi wakil bupati menyambut langsung kedatangan rombongan. Ia mengapresiasi pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat sejak bencana terjadi hingga tahap pemulihan.

“Kami sangat bahagia dan bangga. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah pusat selalu hadir. Mulai dari awal bencana hingga hari ini, bantuan terus kami rasakan dan masyarakat kami sudah banyak yang terbantu,” ujar Tagore.

Data Kerusakan Dicocokkan dengan Kondisi di Lapangan

Rapat koordinasi yang digelar membahas perkembangan penanganan di sejumlah sektor strategis. Evaluasi tidak hanya menyangkut infrastruktur jalan, tetapi juga lahan pertanian, sawah, kebun kopi, sarana pendidikan, rumah ibadah, hingga fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang terdampak.

Setelah rapat, tim Satgas PPR bersama pemerintah daerah langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak. Peninjauan ini bertujuan memastikan pendataan kerusakan yang telah dilakukan sebelumnya sesuai dengan kondisi riil serta mengidentifikasi kebutuhan penanganan yang masih diperlukan.

Rehabilitasi Bertahap karena Potensi Longsor Susulan

Laksamana Pertama TNI Nouldy Jan Tangka menegaskan bahwa monitoring ini dilakukan agar seluruh data kerusakan terdokumentasi secara akurat. Data tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh kementerian dan lembaga terkait.

“Kami hadir sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk membantu mengurangi berbagai permasalahan di daerah, khususnya di Kabupaten Bener Meriah,” katanya.

Mengingat sebagian wilayah masih memiliki potensi longsor susulan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara bertahap. Prioritas penanganan diberikan kepada lokasi-lokasi yang paling kritis dan dibutuhkan masyarakat.

Kegiatan monitoring ditutup dengan foto bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan Tim Satgas PPR Pusat. Hal ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Bener Meriah.

Reporter: Ricki Manurung
Sumber: wartaterkini.news This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top