ACEH BARAT — Puluhan peserta yang terdiri dari perempuan penyandang disabilitas, pendamping, dan perwakilan organisasi masyarakat berkumpul di Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Lapang untuk membahas hambatan yang selama ini membatasi mereka mengakses pekerjaan. Mulai dari minimnya informasi lowongan kerja, pelatihan yang belum ramah disabilitas, hingga stigma sosial yang masih melekat di lingkungan kerja.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Forum Komunikasi Masyarakat Bina Karya Abadi (FKM BKA) YWU bersama Jaringan Peduli Aceh (JPA), dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Forum ini dirancang bukan sekadar diskusi, tetapi menjadi fondasi program pemberdayaan berkelanjutan bagi kelompok rentan tersebut.
Zainal Abidin, S.Pd., M.Pd., perwakilan penyelenggara, menegaskan bahwa pertemuan ini adalah langkah awal untuk memperkuat komitmen bersama dalam memfasilitasi hak-hak penyandang disabilitas. Pihaknya berjanji tidak berhenti pada dialog semata.
"Kegiatan ini menjadi langkah awal kita untuk kembali memfasilitasi pemenuhan hak-hak teman-teman disabilitas, terutama perempuan. Kita berharap penyandang disabilitas di Aceh Barat memahami hak-haknya dan memperoleh akses yang sama terhadap kesempatan kerja sebagai warga Aceh Barat," ujarnya di sela-sela acara.
FKM BKA YWU dan JPA berkomitmen melakukan advokasi langsung kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha. Tujuannya, mendorong adanya kebijakan yang membuka peluang kerja lebih luas, sekaligus mengubah cara pandang perusahaan terhadap kapasitas penyandang disabilitas.
"Kita akan membantu melakukan advokasi kepada pemerintah daerah agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama seperti masyarakat lainnya. Mereka memiliki potensi dan kemampuan yang perlu diberikan ruang untuk berkembang," tambah Zainal.
Suasana dialog berlangsung hangat. Para peserta berbagi pengalaman tentang sulitnya bersaing di pasar kerja, terutama ketika perusahaan masih ragu merekrut penyandang disabilitas karena keterbatasan fasilitas atau anggapan tentang produktivitas.
Padahal, menurut penyelenggara, banyak dari mereka yang memiliki keterampilan dan siap bekerja. Yang selama ini kurang adalah ruang untuk membuktikan kemampuan tersebut.
"Kami berharap semakin banyak pihak yang hadir mendukung perjuangan ini, baik pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk bekerja dan berkarya. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan tersebut," tuturnya.
Kegiatan di BLK Desa Lapang ini diharapkan menjadi pijakan awal membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif di Aceh Barat. Dengan begitu, perempuan penyandang disabilitas tidak hanya terlindungi haknya, tetapi juga mampu berdaya, mandiri, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.