BIREUEN — Harapan para petani di Kabupaten Bireuen untuk segera menggarap lahan sawah baru kembali menggantung. Pasalnya, Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang tengah berjalan di lima kecamatan dengan total luas 140 hektare dihentikan sementara oleh Kementerian Pertanian, padahal pekerjaan fisik di sejumlah lokasi belum tuntas.
Permintaan agar program dilanjutkan disampaikan langsung oleh para ketua kelompok tani penerima manfaat saat bertemu dengan Tim Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas I Medan di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Rabu (5/8/2026). Mereka mengkhawatirkan lahan yang sudah mulai diolah akan kembali terbengkalai jika program tidak dilanjutkan.
Salah satu kelompok tani yang paling terdampak adalah Kelompok Tani Blang Pante Geulima, Desa Paya Dua, Kecamatan Makmur. Ketua kelompok tani setempat, Yusmadi, mengungkapkan alokasi lahan untuk kelompoknya mencapai 8,1 hektare dan pekerjaan di lokasi tersebut sudah terealisasi lebih dari separuhnya.
"Kami berharap program cetak sawah di Paya Dua dapat dilanjutkan. Ini harapan kami sebagai petani," ujar Yusmadi, Kamis (6/8/2026).
Menurut Yusmadi, program ini merupakan usulan langsung dari masyarakat untuk mengoptimalkan lahan tidur yang selama bertahun-tahun tidak dimanfaatkan. Ia menegaskan tidak ada persoalan di lapangan, justru warga sangat terbantu dengan adanya pembukaan lahan sawah baru.
"Program ini tidak menimbulkan persoalan di masyarakat. Justru memberikan manfaat bagi petani karena lahan yang sebelumnya terbengkalai bisa dijadikan sawah," katanya.
Dukungan serupa juga mengalir dari perwakilan kelompok tani di Kecamatan Simpang Mamplam dan Pandrah. Mereka berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kelanjutan program yang dinilai strategis untuk ketahanan pangan di kabupaten tersebut.
Menanggapi aspirasi petani, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, Mulyadi, menjelaskan bahwa Program Cetak Sawah Rakyat merupakan program nasional dengan pembiayaan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan sedikit pun dalam menentukan perusahaan pelaksana.
"Kontraktor dipilih melalui proses tender di Kementerian Pertanian. Tidak ada intervensi dari bupati ataupun kepala dinas karena seluruh proses dilakukan melalui sistem lelang e-katalog," tegas Mulyadi.
Pernyataan ini sekaligus membantah anggapan yang berkembang di masyarakat mengenai adanya campur tangan pemerintah daerah dalam penunjukan kontraktor. Mulyadi memastikan proses lelang berjalan transparan dan terbuka.
Kepala Tata Usaha BPLIP Kelas I Medan, Mukhtar, memperkuat pernyataan tersebut. Ia menyebutkan seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, merupakan kewenangan penuh Kementerian Pertanian. Dinas pertanian kabupaten hanya berperan sebagai tim teknis di lapangan bersama penyuluh pertanian dan Babinsa.
Mukhtar mengungkapkan, untuk pelaksanaan tahun 2026 ini, Kabupaten Bireuen hanya memperoleh alokasi 140 hektare dari total usulan sekitar 1.000 hektare yang diajukan. Ia juga membantah adanya intervensi dalam proses lelang yang diikuti oleh 22 perusahaan dari berbagai daerah.
"Siapa pun tidak bisa mengintervensi panitia lelang, termasuk kepala dinas maupun bupati," kata Mukhtar.
Ia menambahkan, program ini tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan, tetapi juga memastikan ketersediaan sumber air. Bagi lokasi yang belum memiliki irigasi, pemerintah akan menyiapkan jaringan irigasi maupun sistem pompanisasi agar lahan sawah baru bisa segera difungsikan.
Mukhtar berharap masyarakat tetap mendukung pelaksanaan program ini karena seluruh manfaatnya akan kembali kepada petani. Saat ini, para petani dan tim teknis masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pertanian mengenai kelanjutan program di tengah penghentian sementara tersebut.