BANDA ACEH — Pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur irigasi di Aceh tidak bisa berjalan sendiri. Satgas PRR Aceh menggandeng pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga akademisi untuk merumuskan langkah konkret rehabilitasi pascabencana di wilayah setempat.
FGD yang digelar Jumat (7/8/2026) itu mempertemukan Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta jajaran pemerintah daerah dari wilayah terdampak. Dari sisi akademisi, hadir pakar dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudra (Unsam).
Infrastruktur irigasi disebut sebagai komponen paling krusial yang harus segera dipulihkan. Jaringan irigasi yang rusak akibat bencana berpotensi menghambat pengairan lahan pertanian secara luas, yang pada akhirnya memperlambat aktivitas produksi masyarakat.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena sektor pertanian merupakan tulang punggung ketahanan pangan daerah. Kerusakan lahan, saluran irigasi, hingga fasilitas produksi dan akses distribusi bisa mengganggu keberlanjutan usaha petani dalam jangka panjang.
Forum ini tidak berhenti pada pemetaan masalah. Para pihak yang hadir diarahkan untuk menyusun kebutuhan dan aksi pemulihan yang bisa dieksekusi lintas sektor, tidak hanya oleh satu instansi saja.
Keterlibatan tiga universitas dalam forum ini menjadi sinyal kuat bahwa proses rehabilitasi akan mengedepankan pendekatan ilmiah dan data lapangan. Rekomendasi dari akademisi diharapkan mampu menjadi pijakan bagi pemerintah dalam menentukan skala prioritas perbaikan di daerah-daerah yang paling parah terdampak.
Langkah selanjutnya, hasil FGD ini akan menjadi bahan bagi Satgas PRR untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan program pemulihan berjalan tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan petani di lapangan.