ACEH — Ambisi pemerintah membangun PLTS berkapasitas 100 GW menghadapi sederet tantangan yang tidak bisa dianggap enteng. Zulfikar Manggau, pakar energi dari ITPLN, menegaskan bahwa kesuksesan proyek raksasa ini tidak hanya bergantung pada potensi sinar matahari yang melimpah, tetapi juga pada kesiapan pendanaan, lahan, jaringan listrik, dan teknologi penyimpanan energi.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi dan Peningkatan Kesiapan Proyek PLTS 100 GW bersama Bappenas dan GIZ, Jumat (7/8). Menurutnya, proyek ini bisa menjadi platform pembangunan nasional untuk industrialisasi hijau dan penciptaan lapangan kerja, tetapi eksekusinya harus hati-hati.
Zulfikar membeberkan setidaknya tiga persoalan besar yang menghadang. Pertama, masalah pendanaan. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun PLTS 100 GW sangat besar, bahkan bisa menembus ratusan miliar dolar AS. Kedua, ketersediaan lahan. Di Pulau Jawa, lahan semakin terbatas dan mahal. Sementara di luar Jawa, lahannya luas tetapi belum didukung jaringan transmisi yang memadai.
"Salah satu opsi yang bisa dikembangkan adalah PLTS terapung di waduk. Namun, pilihan ini tetap butuh perhitungan keekonomian karena biaya pembangunan dan infrastrukturnya tidak murah," ujar mantan EVP Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) itu.
Ketiga, sifat intermiten energi surya. Produksi listrik PLTS sangat bergantung pada cuaca. Saat malam hari atau cuaca mendung, produksi listrik bisa anjlok. "Kalau malam atau siang tapi mendung mendadak mati. Jadi butuh baterai yang harganya masih mahal atau belum murah," tegas Zulfikar yang juga Expert Lembaga Terapan ITPLN itu.
Alih-alih memaksakan target 100 GW selesai dalam satu dekade, Zulfikar mengusulkan eksekusi secara bertahap. Ia menggarisbawahi bahwa rencana inisiatif 100 GW di lingkungan PLN Group sebenarnya sudah dipetakan untuk 2025-2034, mencakup PLTS skala utilitas sekitar 22 GW, konversi PLTD/PLTG sekitar 20 GW, hingga PLTS atap dan permintaan industri sekitar 14 GW.
Tahap pertama diusulkan berjalan pada 2025-2029 dengan target realistis sekitar 25 GW. Fokusnya adalah proyek yang relatif mudah direalisasikan, seperti PLTS atap di pabrik dan perkantoran, PLTS terapung di waduk, serta pemanfaatan lahan kritis di NTT, NTB, dan Sulawesi. Pada fase ini, pemerintah juga diminta membenahi regulasi, termasuk aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan membangun ekosistem industri pendukung.
Tahap kedua pada 2030-2034 menargetkan tambahan 25 GW, diarahkan untuk PLTS skala besar kebutuhan industri. Pada fase ini, sistem penyimpanan energi menjadi bagian penting agar pasokan listrik stabil. Pembangunan transmisi antarwilayah juga harus berjalan beriringan, namun tetap disesuaikan dengan RUPTL PLN dan kebijakan terbaru Kementerian ESDM.
Sisa kapasitas sekitar 50 GW baru dikejar mulai 2035. Fase ketiga ini sangat bergantung pada penurunan harga baterai dan derasnya aliran pembiayaan hijau global.
Zulfikar menilai keterlambatan dari target waktu bukanlah persoalan fatal. Yang lebih penting, proyek yang sudah disepakati harus memiliki fondasi kuat dan segera masuk tahap implementasi. "100 GW itu perlu dan bukan mustahil. Tapi kuncinya jangan buru-buru, mulai dari yang pasti, yang fondasinya kuat," ungkapnya.
"Yang penting itu disepakati dan segera mulai jalan dulu," ucapnya menegaskan.
Keberhasilan program ini juga menuntut sinergi semua pihak. Pemerintah berperan sebagai regulator, sementara PT PLN memiliki posisi strategis sebagai operator sekaligus pembeli tunggal (single off-taker) listrik di Indonesia. Dengan pendekatan bertahap, target PLTS 100 GW tetap bisa menjadi agenda jangka panjang transisi energi nasional, tanpa mengorbankan stabilitas sistem kelistrikan.