JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI mempercepat rehabilitasi tambak di Aceh pascabencana hidrometeorologi yang merendam ribuan hektare lahan budidaya. Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga memastikan petambak bisa segera berproduksi kembali dengan dukungan benih dan pakan.
Melansir laman resmi KKP RI, Minggu (2/8/2026), percepatan rehabilitasi berjalan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komisi IV DPR RI. Selain 5.200 hektare yang ditargetkan rampung pada September 2026, sisanya akan menyusul hingga seluruh kawasan prioritas kembali beroperasi pada akhir tahun depan.
Bantuan Mesin Kapal dan Coolbox untuk Nelayan Bireuen-Aceh Utara
Rehabilitasi tambak berjalan beriringan dengan penguatan sektor perikanan tangkap. KKP RI menyalurkan bantuan mesin kapal dan 100 unit coolbox berkapasitas 300 liter bagi nelayan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara. Seluruh bantuan tersebut dipastikan tidak dipungut biaya apa pun.
Sekretaris Jenderal KKP RI, Andy Artha, menegaskan bahwa keberhasilan program ini diukur dari kemampuan petambak kembali bekerja dan memperoleh pendapatan, bukan sekadar selesainya rehabilitasi fisik. Karena itu, bantuan sarana produksi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pemulihan.
Potensi Omzet Rp 30 Juta per Hektare dalam Satu Siklus
Teknologi budidaya tradisional plus yang diterapkan masyarakat mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang per hektare dalam satu siklus tiga bulan. Dengan asumsi harga jual rata-rata Rp 50 ribu per kilogram, setiap hektare tambak berpotensi menghasilkan omzet sekitar Rp 30 juta.
"Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, melainkan harus memastikan masyarakat kembali berproduksi. Karena itu, setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan. Sehingga, petambak dapat langsung memulai budidaya," ungkap Andy Artha.
Refocusing Anggaran Percepat Operasional di Lapangan
Untuk mempercepat proses rehabilitasi, KKP RI menyalurkan 12 unit excavator ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, menilai kebijakan refocusing anggaran internal KKP menjadi langkah strategis agar rehabilitasi tidak terhambat proses administrasi.
TA Khalid menyebut, petambak mulai merasakan dampak langsung melalui bantuan benih dan pakan yang mempercepat kembalinya aktivitas budidaya setelah terdampak bencana. "Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana," ujarnya.
Pemulihan bertahap ini menunjukkan bahwa perbaikan fisik saja tidak cukup tanpa memastikan tambak kembali menghasilkan. Ketika infrastruktur hadir bersama dukungan sarana produksi, peluang kebangkitan ekonomi pesisir Aceh menjadi lebih besar dan berpotensi memperkuat ketahanan sektor perikanan budidaya di provinsi tersebut.
