MEULABOH — Realisasi tambahan TKD untuk pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Barat mencapai 23,02 persen atau Rp15,68 miliar dari total pagu Rp68,12 miliar. Angka ini naik drastis dari posisi 31 Juli 2026 yang baru menyerap Rp6,1 miliar atau 8,96 persen dari total anggaran.
Tambahan dana tersebut dialokasikan untuk memulihkan berbagai sektor yang terdampak bencana. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2026, pagu terbesar dialokasikan untuk infrastruktur sebesar Rp32,06 miliar, disusul urusan lainnya Rp25,49 miliar, pendidikan Rp4,72 miliar, pertanian Rp4,54 miliar, dan kesehatan Rp1,33 miliar.
Hingga 7 Agustus 2026, realisasi belanja tertinggi berasal dari sektor infrastruktur yang mencapai Rp8,23 miliar. Sektor urusan lainnya menyerap Rp3,93 miliar, pertanian Rp1,67 miliar, serta pendidikan dan kesehatan masing-masing Rp0,84 miliar.
Pelaksanaan pemulihan melalui tambahan TKD ini mencakup 293 paket kegiatan lintas sektor yang melibatkan 15 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menegaskan target penyelesaian seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama yang berkaitan dengan sungai, harus rampung sebelum musim hujan. "Memang ada kendala-kendala teknis, jadi ada tim Satgas kita dan saya minta Sekda, Asisten untuk terus mengawal siang malam, dan permasalahan-permasalahan saya turun tangan sendiri supaya ini cepat selesai," ujarnya.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengakui data awal yang dimiliki tim menunjukkan realisasi tambahan TKD Aceh Barat hanya sekitar 9 persen. Namun, hasil monitoring terbaru di lapangan menunjukkan capaian telah melonjak ke angka 23 persen.
“Artinya, lonjakannya itu luar biasa. Yang saya ingin nanti itu kita harus menginformasikan data secara uptodate setiap perkembangan yang ada di lapangan. Kita harapkan juga ke depan komunikasi dan koordinasi lebih intens, termasuk untuk memecahkan kendala atau permasalahan yang ada di lapangan,” kata Imran dalam keterangan tertulis Satgas PRR.
Imran meminta pemerintah kabupaten menjaga percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama pada perangkat daerah yang realisasinya masih rendah. Ia menegaskan jika terdapat dinas yang hingga Agustus masih menunjukkan progres rendah, pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan tegas agar anggaran tidak menjadi beban TKD tahun berikutnya.
“Kalau memang ada dinas yang sampai dengan bulan Agustus progresnya rendah ya mau tidak mau bupati harus mengambil kebijakan terkait dengan itu supaya tidak membebani TKD-nya tahun depan,” ujarnya.
Satgas PRR berkomitmen melakukan monitoring secara berkala untuk mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan berbagai hambatan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Penguatan koordinasi antarsektor serta antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi juga menjadi perhatian utama dalam mempercepat pemulihan.
“Bulan depan saya akan monitor lagi. Kita harus sama-sama mengatasi bottleneck soal TKD ini supaya tidak ada masalah dalam percepatan pemulihan pascabencana,” ujar Imran.
Bupati Tarmizi menargetkan realisasi tambahan TKD seluruhnya dapat dituntaskan sebelum Desember 2026. Ia memastikan perangkat daerah yang tidak mampu memenuhi target akan dievaluasi dan anggarannya dialihkan. "Saya sudah warning untuk dipertimbangkan. Yang lamban, uang kita tarik dan posisi kita ganti," tegasnya.