Aliansi Pemuda Mahasiswa Aceh Leuser Antara (APMAALA) mendesak pemerintah pusat dan Aceh membuka ruang pembahasan serius terkait aspirasi pemekaran wilayah Aceh Leuser Antara. Organisasi ini menegaskan usulan tersebut harus melalui kajian komprehensif dan mekanisme konstitusional, tanpa mengorbankan perdamaian yang telah terbangun di Aceh.
JAKARTA — Aliansi Pemuda Mahasiswa Aceh Leuser Antara (APMAALA) menilai aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tidak bisa lagi diabaikan. Organisasi yang berbasis di Jakarta ini mendorong pemerintah untuk menyikapi wacana pemekaran tersebut dengan pendekatan objektif dan terukur, bukan sekadar agenda politik kelompok tertentu.
Koordinator Pusat APMAALA, Said Ahmad, menyebut pemekaran adalah salah satu opsi kebijakan untuk menjawab persoalan pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di wilayah Aceh Leuser Antara. Menurutnya, percepatan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan utama di balik tuntutan ini.
APMAALA mengingatkan seluruh pihak agar menyikapi dinamika politik di Aceh dengan kepala dingin. Organisasi ini mendorong pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, DPR, tokoh masyarakat, hingga akademisi untuk membangun ruang dialog yang sehat demi mencari titik temu.
"Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi. Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan tersebut berubah menjadi konflik di tengah masyarakat," tegas Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
APMAALA secara eksplisit menolak segala bentuk provokasi, hasutan, dan intimidasi yang berpotensi memperkeruh suasana. Penyebaran informasi yang bisa membuka kembali ruang konflik di Aceh juga diminta untuk dihindari.
Organisasi ini menekankan bahwa pembahasan pemekaran tidak boleh berhenti pada tuntutan politik semata. Pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap aspek geografis, demografis, ekonomi, sosial, hingga kemampuan fiskal calon daerah otonom baru.
"Keputusan mengenai pemekaran harus diambil berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata tekanan kepentingan kelompok," ujar Said.
APMAALA juga mendesak pemerintah tetap mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Aceh Leuser Antara tanpa harus menunggu proses politik pemekaran selesai. Hal ini dinilai krusial agar masyarakat tetap merasakan kehadiran negara.
Dalam konteks dinamika terbaru, APMAALA turut menyoroti penggunaan simbol budaya Aceh. Organisasi ini mengajak masyarakat menempatkan Bendera Alam Peudung secara bijaksana sebagai bagian dari identitas dan kebudayaan.
Simbol budaya dinilai semestinya menjadi ruang ekspresi dan perekat persaudaraan, bukan alat untuk memprovokasi atau mempertajam perbedaan di tengah masyarakat.
APMAALA menegaskan solusi yang mereka tawarkan bukanlah konfrontasi. Dialog, kajian, pembangunan, dan jalur konstitusi menjadi empat pilar yang diusulkan untuk menyelesaikan persoalan ini.
"Aspirasi harus didengar, persoalan harus dikaji, pembangunan harus diperkuat, dan setiap keputusan harus ditempuh melalui jalur hukum. Kami ingin Aceh tetap damai sekaligus memperoleh solusi pembangunan yang adil," kata Said.
Menjelang momentum 15 Agustus 2026, APMAALA mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh menjaga persaudaraan. Pemekaran harus menjadi instrumen untuk menghadirkan pemerataan dan kesejahteraan, bukan alasan untuk membuka kembali konflik di masa lalu.