Pemerintah Aceh resmi menyerahkan proposal penetapan Minyak Nilam Aceh sebagai komoditas Sistem Resi Gudang (SRG) kepada Bappebti Kementerian Perdagangan pada Kamis (20/8/2026). Langkah ini diyakini menjadi instrumen baru untuk melindungi fluktuasi harga dan meningkatkan kesejahteraan ribuan petani nilam di provinsi ujung barat Indonesia itu. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menginstruksikan jajarannya untuk mengawal proses ini hingga tuntas.
BANDA ACEH — Harapan baru bagi para pekebun nilam di Aceh muncul setelah Pemerintah Aceh menyerahkan proposal resmi penetapan Minyak Nilam Aceh sebagai komoditas Sistem Resi Gudang (SRG) kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Proposal tersebut diterima langsung oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Bappebti, Diah Sandita Arisanti, di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Penyerahan dokumen ini merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh, Teuku Adi Darma. Adi Darma hadir didampingi Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Aceh, Marzuki.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyatakan bahwa upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk melindungi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani nilam. "Ini bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk melindungi dan sekaligus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani nilam," kata Nurlis di Banda Aceh, Jumat (21/8/2026).
Adi Darma menambahkan, minyak nilam merupakan komoditas unggulan Aceh yang ekosistemnya dinilai telah lengkap dan siap diintegrasikan ke dalam skema SRG. "Instrumen ini sangat dinantikan petani dan para pelaku usaha sebagai penyangga utama ekonomi mereka. Inilah wujud tugas kita dalam melindungi petani melalui instrumen yang ada," ujarnya.
Melalui SRG, petani dapat menyimpan komoditasnya di gudang yang terverifikasi dan memperoleh sertifikat resi gudang. Sertifikat ini dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan, sehingga petani tidak terpaksa menjual hasil panen saat harga sedang anjlok.
Langkah ini tidak berjalan sendiri. Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM RI, Mety Kusmayantie, menyatakan pihaknya memberikan pendampingan khusus bagi ekosistem nilam Aceh. Pendampingan itu diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PT Razma Agro Jayana sebagai Holding UMKM Nilam Aceh.
"Ini ibarat gayung bersambut, kami berharap program SRG ini dapat segera terealisasi," kata Mety. Kementerian UMKM juga memfasilitasi penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para pelaku usaha nilam.
Dari sektor perbankan, dukungan juga datang dari Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kepala Divisi UMKM Bank Aceh Syariah, Ziaur Rahmah, menegaskan bahwa komoditas minyak nilam menjadi salah satu target pembiayaan dalam waktu dekat. Sementara itu, Tim Mikro Business Group BSI Pusat, Irwan, menyatakan BSI mendukung program tersebut secara maksimal.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG Bappebti, Diah Sandita Arisanti, mengapresiasi inisiatif dan kolaborasi para pihak dalam pengembangan ekosistem nilam Aceh. Ia menegaskan komitmen Bappebti untuk mempercepat proses penetapan komoditas tersebut. "Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa dijalankan," kata Diah.
Penyerahan proposal tersebut turut disaksikan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Dewan Pertimbangan Kadin Aceh Zubir Sahim, Ketua Tim Pakar yang juga Wakil Rektor III Universitas Samudra Dr. Nasruddin, perwakilan Direksi PT Pembangunan Aceh (PEMA) Muhammad Mulia, serta Direktur PT Razma Agro Jayana, Teungku Razuan, selaku pihak pemohon.