PIDIE — Meity Rahmatia menegaskan persoalan penembakan warga di Kecamatan Tiro tidak boleh berhenti pada penyelidikan internal TNI. Politikus PKS itu menilai pemerintah perlu membuka ruang pengusutan yang melibatkan lembaga hak asasi manusia sejak awal.
Korban merupakan warga setempat yang terkena tembakan ketika kericuhan pecah antara pasukan TNI dan warga. Hingga kini belum diketahui secara pasti siapa pelaku penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, mengatakan anggota TNI di lokasi sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke atas. Menurut dia, tembakan peringatan itu menggunakan peluru karet.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahesa pada Jumat (06/11), dua hari setelah peristiwa terjadi. Namun keterangan itu belum menjawab pertanyaan warga soal asal tembakan yang menewaskan korban.
Meity menyampaikan dukungannya agar pemerintah mengusut kasus tersebut dengan melibatkan Kementerian HAM, Komnas HAM, dan pihak lain yang relevan. Menurut dia, keterlibatan lembaga-lembaga itu penting agar proses hukum berjalan proporsional.
"Kita semua menyayangkan peristiwa ini. Saya selaku anggota Komisi XIII mendukung pemerintah mengusut kasus tersebut dengan melibatkan Kementerian HAM, Komnas HAM, dan lain-lain," jelas Meity dalam keterangannya.
Bila diperlukan, ia mendorong pemerintah membentuk tim independen yang melibatkan banyak pihak. Langkah itu dinilainya perlu agar penyelesaian masalah tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
"Hal ini penting untuk menjamin keterbukaan dan agar masyarakat menaruh rasa percaya kepada pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut," ungkapnya.
Janji pengusutan juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kunjungannya ke Aceh selama beberapa hari terakhir. Kunjungan itu sekaligus menyoroti maraknya pengibaran Bendera Bulan Bintang dalam tradisi perayaan Maulid Nabi di Aceh.
Yusril meminta Pemerintah Aceh bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mencari jalan tengah untuk menyikapi fenomena tersebut. Persoalan bendera dan tradisi Maulid menjadi latar yang melingkupi kericuhan di Tiro.
Dari sisi penegakan hukum, belum ada keterangan resmi soal status penyelidikan terhadap pelaku penembakan. Dukungan legislator PKS menambah tekanan agar pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat, terutama karena korban jiwa sudah jatuh dalam peristiwa yang melibatkan aparat.