BANDA ACEH — Rapat koordinasi yang dipimpin langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berlangsung di Ruang P2K APBA, Kantor Gubernur Aceh. Menjelang penutupan tahun anggaran, seluruh kepala dinas diminta meningkatkan kinerja dan memperketat pengawasan program.
Mualem tidak ingin keterlambatan administrasi maupun pelaksanaan kegiatan menjadi penghambat penyerapan anggaran. Arahan itu disampaikan dengan nada tegas kepada jajaran SKPA yang hadir secara virtual.
"Jangan sampai uangnya kita kembalikan. Harus kita kejar dan awasi. Ditekan terus, dikejar terus," kata Mualem.
Hibah, Masjid, dan Dayah Diminta Matang Secara Regulasi
Selain percepatan belanja, Gubernur menyoroti pelaksanaan program hibah serta pembangunan masjid dan dayah. Seluruh persyaratan, terutama yang berkaitan dengan regulasi, harus dipersiapkan matang agar program berjalan tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi.
Mualem menugaskan staf khususnya, Taqwallah, untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas yang realisasi anggarannya masih rendah. Komunikasi itu diharapkan mengidentifikasi kendala sekaligus mempercepat penyelesaian program yang belum terlaksana.
Sejumlah instansi mendapat perhatian khusus, di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah sakit, serta Badan Dayah Aceh. Masing-masing diminta memastikan kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Saya harap semuanya lancar dan tidak ada masalah," ujarnya.
Jembatan Bailey Jadi Prioritas Belanja Dana TKD
Perhatian Mualem juga tertuju pada pemanfaatan dana Transfer ke Daerah. Anggaran tersebut diminta dioptimalkan, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Salah satu kebutuhan yang disorot adalah pengadaan dan pembangunan jembatan Bailey. Menurut Mualem, kebutuhan jembatan tersebut cukup tinggi sehingga perlu menjadi perhatian dalam percepatan belanja pembangunan.
Dana yang tersedia harus segera diterjemahkan menjadi program nyata, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan ketepatan sasaran. "Jangan sampai uang TKD dikembalikan lagi ke pusat," katanya.
Otsus Aceh Diusulkan Cair 2027
Dalam rapat yang sama, Mualem menyinggung keberlanjutan dana Otonomi Khusus Aceh. Ia mengungkapkan telah menyampaikan permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dana Otsus Aceh dapat dicairkan pada 2027.
Permintaan itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan daerah, termasuk program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Di tengah upaya memperjuangkan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, Mualem mengingatkan jajarannya agar dana yang sudah tersedia lebih dulu dimanfaatkan maksimal. Percepatan realisasi APBA dan TKD menjadi pekerjaan penting menjelang tutup tahun anggaran 2026.
Bagi warga Aceh, percepatan itu bukan sekadar mengejar angka penyerapan. Setiap rupiah belanja daerah diminta menghasilkan manfaat nyata, dari jalan dan jembatan penghubung antarkampung hingga fasilitas dayah dan rumah sakit.
