LOMBOK BARAT — Gubernur Aceh Muzakir Manaf didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir serta sejumlah asisten dan kepala satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) menghadiri Rapat Kerja APPSI yang digelar di Lombok Barat, Kamis (16/7/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Bima Arya meminta para gubernur untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan serta menghadirkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan pembangunan melalui inovasi dan kolaborasi.
Tiga Isu Strategis Dibahas: UMKM, PAD, dan Sinkronisasi Kebijakan
Selain sesi pleno, para gubernur membahas sejumlah isu strategis yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Tiga topik utama yang mengemuka dalam rapat kerja tersebut meliputi:
- Penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah;
- Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) agar fiskal daerah lebih mandiri;
- Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) APPSI yang membahas agenda kelembagaan organisasi. Forum ini menjadi ajang bagi para gubernur untuk merumuskan langkah bersama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di masing-masing provinsi.
Gubernur Aceh: Kolaborasi Kunci Percepatan Pembangunan yang Merata
Muzakir Manaf menegaskan bahwa APPSI merupakan forum strategis untuk memperkuat komunikasi dan menyelaraskan kebijakan antardaerah. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Forum ini menjadi wadah untuk bertukar pengalaman, memperkuat sinergi, dan merumuskan langkah bersama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Muzakir dalam siaran pers Biro Adpim Setda Aceh, Jumat (17/7/2026).
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah lain. Langkah ini dinilai penting agar berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Aceh.
Keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam Rapat Kerja APPSI merupakan wujud komitmen untuk memperkuat kerja sama antardaerah, mendukung agenda strategis nasional, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
