BANDA ACEH — Organisasi mahasiswa asal Aceh Selatan itu menilai pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut masih menyisakan ketimpangan. Padahal, akses menuju Kota Bahagia merupakan jalur vital bagi warga untuk menjalani aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Jalan Rusak, Mobilitas Warga Terhambat
Ridwansyah menegaskan bahwa kondisi jalan yang berlubang dan rusak parah tidak hanya memperlambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. “Setiap kali berbicara tentang pembangunan, pemerintah selalu menyampaikan berbagai capaian. Namun, masyarakat Kota Bahagia setiap hari masih dipaksa melewati jalan yang rusak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, warga sudah terlalu sering disuguhi janji tanpa kepastian. Hampir setiap tahun, yang terdengar hanyalah kata 'akan diperbaiki', 'sedang direncanakan', atau 'menunggu anggaran'. “Yang dilihat masyarakat tetap sama, jalan berlubang dan rusak. Sampai kapan masyarakat harus terus percaya pada janji yang tidak kunjung diwujudkan?” tanyanya.
Bukan Soal Proyek Pencitraan, Tapi Kebutuhan Dasar
Hamas mendesak agar pembangunan ruas jalan tersebut dijadikan prioritas utama oleh Pemkab Aceh Selatan. Ridwansyah menekankan bahwa jalan bukanlah proyek pencitraan, melainkan kebutuhan dasar rakyat. “Kami tidak meminta pemerintah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kami hanya meminta pemerintah menjalankan kewajiban dasarnya,” tegasnya.
Kritik ini, lanjutnya, bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab moral organisasi mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. “Kepercayaan publik tidak dibangun melalui pidato, baliho, ataupun seremoni. Kepercayaan dibangun melalui kerja nyata yang dirasakan masyarakat,” kata Ridwansyah.
DPRK Diminta Awasi Anggaran Perbaikan Jalan
Selain mendesak eksekutif, Hamas juga meminta DPRK Aceh Selatan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan. Ridwansyah berharap dewan tidak hanya menerima laporan, tetapi memastikan aspirasi masyarakat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
Organisasi mahasiswa itu meminta Pemkab Aceh Selatan menyampaikan secara terbuka perkembangan penanganan ruas jalan tersebut, termasuk status penganggaran, rencana pelaksanaan, dan target penyelesaiannya. “Rakyat tidak membutuhkan alasan yang terus diulang. Rakyat membutuhkan jalan yang layak,” tutupnya.
