BANDA ACEH — Angka kemiskinan perdesaan di Aceh yang mencapai 14,51 persen menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Di tengah kondisi itu, hadirnya program Koperasi Merah Putih di 6.497 gampong dinilai sebagai momentum strategis, bukan sekadar agenda seremonial pembentukan badan usaha baru.
Khairul Ridha, Fungsional Perencana Muda Bappeda Aceh, menyebut provinsi ini sebenarnya memiliki modal ekonomi masyarakat yang sangat besar. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana mengorkestrasi potensi tersebut menjadi kekuatan kolektif.
Bukan Pengganti BUMG, Melainkan Jembatan ke Pasar
Koperasi Merah Putih tidak dirancang untuk menggantikan peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) atau menjadi pesaing UMKM. Dalam kerangka pikir perencanaan pembangunan, ketiganya justru harus saling mengisi.
BUMG disebut sebagai penggerak usaha berbasis potensi dan aset gampong, sementara UMKM berperan sebagai pelaku produksi dan inovasi. Koperasi Merah Putih ditempatkan sebagai agregator produksi, penguat rantai pasok, dan penghubung utama ke pasar.
Mengapa Sektor Pertanian dan UMKM Jadi Kunci?
Struktur ekonomi Aceh menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi 32,74 persen terhadap PDRB pada 2025. Sektor ini juga menyerap 38,56 persen tenaga kerja, menjadikannya garda terdepan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Di sisi lain, UMKM telah membuktikan ketangguhannya saat pandemi Covid-19 dan bencana hidrometeorologi akhir 2025. Kelompok usaha ini menjadi penyangga aktivitas ekonomi masyarakat ketika sektor lain terpukul.
Modal Saja Tidak Cukup, Butuh Rantai Dukungan Penuh
Khairul Ridha mengingatkan bahwa kebijakan pemberdayaan tidak boleh berhenti pada suntikan modal. Tanpa akses pasar, modal tidak akan banyak membantu. Tanpa pendampingan, pelatihan teknis sering kali sia-sia.
Yang dibutuhkan adalah rantai dukungan berkelanjutan yang memungkinkan UMKM meningkatkan produksi, kualitas, omzet, dan pada akhirnya pendapatan rumah tangga. Pendekatan ini dinilai sebagai jalan paling konkret untuk menekan angka kemiskinan yang sebagian besar berada di perdesaan.
Ukuran Keberhasilan Bukan Jumlah Koperasi yang Terbentuk
Dalam perspektif perencanaan, pembentukan koperasi hanyalah output. Keberhasilan program seharusnya diukur dari outcome seperti koperasi yang aktif, BUMG yang berkembang, UMKM yang naik kelas, serta terciptanya lapangan kerja baru.
Indikator pamungkasnya adalah kontribusi nyata terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika hanya berhenti pada jumlah lembaga yang terbentuk, program ini dinilai gagal menyelesaikan persoalan mendasar warga.
