ACEH TAMIANG — Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan komitmen pemerintah memenuhi kebutuhan dasar warga korban banjir yang masih tinggal di hunian sementara. Saat meninjau huntara di Kecamatan Karang Baru, ia mendengar langsung keluhan warga soal biaya listrik yang selama ini dibebankan kepada penghuni.
Mualem mengakui fasilitas huntara belum sepenuhnya lengkap. Pemerintah Aceh, katanya, akan terus membenahi sanitasi, air bersih, dan listrik secara bertahap.
Aspirasi Warga: Biaya Listrik Jangan Dibebankan ke Korban Banjir
Warga korban banjir yang menempati huntara berharap biaya listrik selama masa transisi tidak dibebankan kepada mereka. Aspirasi itu baru diterima Mualem pada hari kunjungan tersebut.
Menanggapi hal itu, Mualem menyatakan pemerintah akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik bagi penghuni huntara. Ia tidak menyebut tenggat pasti realisasi listrik gratis tersebut.
"Kita tahu saat ini memang banyak masih kurangnya, tapi InsyaAllah kita akan terus upayakan lebih sempurna, baik itu WC, air bersih hingga listrik," ujar Mualem.
Surat ke Dirut PLN: Layanan Listrik Huntara Diminta Diperpanjang
Jauh sebelum kunjungan, tepatnya pada 8 Oktober 2026, Mualem telah menyurati Direktur Utama PLN. Isinya meminta perpanjangan dukungan layanan listrik bagi masyarakat korban banjir yang masih menempati huntara.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa berdasarkan perkembangan terakhir, dukungan layanan listrik akan berakhir pada Oktober 2026. Sementara masih ada warga terdampak yang tinggal di huntara karena pembangunan hunian tetap belum seluruhnya selesai dan belum dapat ditempati.
"Dalam kondisi tersebut, keberlanjutan layanan listrik menjadi bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi menuju pemulihan," demikian isi surat tersebut.
Listrik Dinilai Krusial untuk Pendidikan hingga Ekonomi Warga Huntara
Menurut Mualem, listrik tidak hanya dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga. Layanan ini juga menopang pendidikan, kesehatan, keamanan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Aceh meminta PLN melanjutkan layanan listrik di lokasi-lokasi huntara. Harapannya, warga terdampak dapat menempati huntap dan kembali menjalani kehidupan serta aktivitas ekonomi secara layak dan mandiri.
Hingga kunjungan tersebut, sejumlah kekurangan fasilitas huntara masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Aceh. Pembangunan huntap yang belum tuntas membuat sebagian warga bertahan lebih lama di hunian sementara.
