ACEH UTARA — Selama enam hingga tujuh bulan, warga Reuleut Barat tidak bisa menanam padi karena air tidak mengalir ke sawah. Banjir yang melanda November 2025 merusak tanaman yang sudah mulai berbuah sekaligus menimbun saluran pengairan dengan lumpur.
Geuchik Reuleut Barat, Sumawardi, menyebut dampaknya langsung terasa di dapur warga. Sebagian keluarga petani kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Ada warga yang datang ke rumah meminta beras. Kalau ada, saya usahakan satu atau dua bambu untuk sementara, sebelum mereka bisa kembali ke sawah," ujarnya.
Musyawarah Warga dan Laporan ke BPP
Persoalan irigasi dibahas dalam musyawarah masyarakat. Warga mempertanyakan bagaimana bisa kembali menanam padi kalau saluran masih penuh lumpur dan air tak sampai ke petak sawah.
Sumawardi meneruskan kondisi itu ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat. Saluran yang tersumbat kemudian digali dan dibenahi, sehingga aliran air berangsur normal kembali.
Hasilnya mulai terlihat. Sebagian petani sudah kembali menanam, sebagian lain bahkan memasuki masa panen.
"Alhamdulillah, sekarang air sudah lancar dan mencukupi. Ada yang baru mulai menanam, ada juga yang sudah mulai panen," kata Sumawardi.
Target Produktivitas 7 Ton per Hektare dari 60 Hektare Sawah
Luas persawahan di Reuleut Barat mencapai sekitar 60 hektare. Dengan pasokan air yang kembali mencukupi, petani berharap produktivitas bisa menyentuh tujuh ton per hektare.
Angka itu tetap bergantung pada kondisi tanaman dan musim. Sumawardi tidak menjanjikan hasil panen di luar kendali cuaca.
Perbaikan saluran di desa tersebut didukung kegiatan peningkatan jaringan Daerah Irigasi Krueng Tuan lewat Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Kementerian Pekerjaan Umum. Pekerjaan berlangsung 90 hari kalender dan dilaporkan rampung September 2026.
Rp195 Juta untuk Irigasi di Desa Kuala Dua
Desa tetangga, Kuala Dua, mendapat porsi anggaran lebih besar dalam program yang sama. Pagu Rp195 juta bersumber dari APBN 2026 melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
P3-TGAI dijalankan secara partisipatif melalui mekanisme swakelola. Pelaksanaannya melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), dan Induk P3A (IP3A).
Petani tidak hanya menerima manfaat, tetapi ikut mengerjakan perbaikan jaringan. Skema ini membuka kesempatan kerja sekaligus memperlancar distribusi air ke sawah.
Normalisasi Sungai sampai Irigasi Jadi Prioritas Pascabencana Sumatra
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan normalisasi sungai hingga irigasi bermuara pada persawahan masyarakat. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus berjalan seiring.
"Sungai bagi saya penting, ini akan makan waktu panjang untuk sungai karena jumlahnya banyak. Totalnya itu banyak yang sedimen, panjang dan lebar. Penanganan ini mendesak karena berkaitan langsung dengan sawah dan pemukiman serta pasar milik warga," kata Tito dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Pemulihan irigasi di tingkat desa sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028. Dokumen itu disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026.
Dalam Renduk PRRP, rehabilitasi lahan sawah dan jaringan irigasi masuk strategi pemulihan sektor pangan. Cakupannya meliputi penyediaan benih, sarana produksi pertanian, pendampingan teknis bagi petani dan kelompok tani, serta pelibatan masyarakat lewat skema padat karya.
