Pencarian

Status Siaga Darurat Bencana Aceh Berlaku hingga 31 Januari 2027, KIA Minta Informasi Mitigasi Sampai ke Gampong

Sabtu, 14 November 2026 • 19:46:31 WIB
Status Siaga Darurat Bencana Aceh Berlaku hingga 31 Januari 2027, KIA Minta Informasi Mitigasi Sampai ke Gampong
M. Nasir menegaskan masyarakat berhak memperoleh informasi kebencanaan yang akurat, cepat, dan mudah dipahami.

BANDA ACEH — M. Nasir menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi kebencanaan yang akurat, cepat, dan mudah dipahami. Menurutnya, informasi soal potensi bencana, wilayah rawan, jalur evakuasi, sampai langkah penanganan darurat masuk kategori informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta.

Karena itu, badan publik diminta tidak bertumpu pada kanal digital saja. Metode konvensional perlu dipakai, terutama bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi.

Pos informasi di daerah rawan bencana dan kolaborasi dengan pemerintah gampong serta komunitas kebencanaan disebut sebagai alternatif agar informasi mitigasi benar-benar sampai ke masyarakat.

Tiga Tahap Informasi Kebencanaan yang Wajib Terbuka

Nasir menjelaskan, informasi kebencanaan mencakup tiga tahapan: prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Setiap tahapan menuntut keterbukaan informasi dari badan publik yang punya kewenangan dalam penanggulangan bencana.

"Badan Publik yang membidangi kebencanaan memiliki Kewajiban menyebarluaskan informasi, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami," ungkapnya, Sabtu (14/11/2026).

Pada tahap prabencana, warga perlu mendapat hasil analisis risiko bencana, lokasi berpotensi terdampak, jalur evakuasi, dan langkah meningkatkan kesiapsiagaan. Keakuratan data kelompok rentan juga jadi perhatian agar evakuasi dan perlindungan berjalan tepat saat bencana terjadi.

Saat Bencana: Lokasi Pengungsian hingga Data Korban Harus Terbuka

Ketika bencana berlangsung, pemerintah harus menyampaikan kesiapan evakuasi korban, lokasi pengungsian, ketersediaan sarana kesehatan, air bersih, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Informasi perlindungan kelompok rentan dan metode pengumpulan data korban juga wajib terbuka.

Dengan begitu, masyarakat bisa memantau perkembangan penanganan sekaligus memastikan kebutuhan para korban mendapat perhatian.

Pada tahap pascabencana, warga berhak memperoleh informasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Cakupannya meliputi perbaikan sarana dan prasarana umum serta pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat bencana.

Gangguan Listrik dan Telekomunikasi Diminta Diantisipasi

Nasir meminta instansi pengelola utilitas publik ikut meningkatkan kesiapsiagaan. Berdasarkan pengalaman bencana tahun lalu, gangguan telekomunikasi, listrik, dan pasokan air bersih dapat memperburuk kondisi sosial dan menambah kerugian masyarakat.

Dampaknya tidak hanya dirasakan warga di wilayah terdampak langsung, tetapi juga mereka yang tinggal di luar daerah bencana. Secara khusus, ia meminta PT PLN menyiapkan solusi alternatif untuk meminimalkan dampak gangguan listrik saat bencana.

Penyampaian informasi kebencanaan, lanjut Nasir, harus disesuaikan dengan kondisi wilayah. Daerah dengan akses internet bisa memanfaatkan kanal digital, sementara wilayah blank spot perlu diperkuat lewat perangkat desa, pos informasi, dan komunitas masyarakat.

Kerja sama dengan pemerintah gampong, organisasi sosial, dan komunitas kebencanaan dinilai bisa memperluas jangkauan informasi mitigasi, terutama bagi warga di kawasan rawan bencana.

"Pada akhirnya, kita berharap dengan sampainya informasi publik terkait kebencanaan kepada masyarakat, Aceh dapat menekan angka korban dan kerusakan akibat bencana hidrometeorologi tahun ini," imbuh Nasir.

Follow redaksiaceh.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: komparatif.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Berita Terkini

Indeks