SINGKIL — Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Singkil menjadi saksi pertama kali digelarnya RDPU Lintas Komisi bersama lintas organisasi. Forum yang dibuka pimpinan DPRK Aceh Singkil, H. Amaliun, ini dihadiri puluhan tokoh masyarakat, perwakilan organisasi, dan anggota dewan untuk membedah persoalan krusial di Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.
Ketua Himpunan Organisasi Masyarakat (HOMAS) Aceh Singkil, Hambalisyah Sinaga, melontarkan pertanyaan kritis soal desas-desus alokasi anggaran Rp900 juta bagi pendidikan non-Muslim di Dinas Pendidikan setempat. Ia mendesak pemerintah daerah bersikap transparan agar spekulasi liar di tengah masyarakat tidak terus berkembang.
Menanggapi hal itu, Plt Kadisdik Aceh Singkil, Syam’un Nst., memberikan klarifikasi tertulis dan lisan secara tegas. "Kami tidak pernah menyetujui anggaran yang dipersoalkan. Setiap proses penganggaran sudah melalui mekanisme dan tahapan ketat sesuai regulasi," ujarnya di hadapan forum.
Tak hanya isu anggaran, masa depan pendidikan Islam menjadi sorotan utama. Pimpinan Pondok Pesantren Washilatun Najah, Ali Sibra, mengusulkan solusi konkret untuk memperkuat generasi muda Islami di Aceh Singkil. Ia meminta Pemkab memberikan perhatian lebih pada lembaga pendidikan Islam, salah satunya dengan pembentukan dan penguatan Badan Dayah Aceh Singkil.
"Badan ini diharapkan menjadi wadah resmi untuk menunjang perkembangan pesantren dan penguatan nilai-nilai keislaman," kata Ali Sibra.
Kepala Satpol PP dan WH Aceh Singkil, Afrijal, menekankan bahwa penguatan syariat Islam tidak bisa bertumpu pada aparat saja. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi dalam menjaga ketertiban umum dan mengawal implementasi syariat di wilayah tersebut.
Dari sudut pandang hukum dan sosial, Anggota Majelis Tuha 8 Wali Nanggroe Aceh, Ahmad Fadli, membawa usulan penerapan restorative justice berbasis kearifan lokal. Ia menyarankan agar kasus tindak pidana ringan (Tipiring) yang kerap memicu konflik sosial, seperti pencurian kelapa sawit skala kecil, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah di tingkat kampung.
"Optimalkan peran perangkat desa dan hukum adat terlebih dahulu sebelum melangkah ke jalur hukum formal," cetus Ahmad Fadli sebagai solusi alternatif peredam konflik horizontal.
RDPU perdana ini berjalan sukses dengan menghadirkan keterwakilan masyarakat yang masif. Selain para tokoh agama seperti Ustaz Santoso, Ustaz Samsul Bahri, Ustaz Rahimuddin, Ustaz Khalidin, dan Ustaz Bainudin, hadir pula perwakilan dari Nahdlatul Ulama (NU), Hairun Mahulai.
Dari meja legislatif, jalannya RDPU dikawal ketat oleh sejumlah anggota DPRK Aceh Singkil yang hadir aktif memberikan pandangan, antara lain Sadri Lingga, H. Mairaya, Desra Novianto, Mursal Malau, dan Warman. Pertemuan lintas sektor ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam merumuskan kebijakan daerah yang lebih akomodatif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh Singkil.