ACEH — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan hibah lahan dari Lippo Group kepada negara dapat membantu penyediaan hunian, terutama di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan. Menurutnya, kebutuhan rumah secara nasional masih sangat tinggi, sementara ketersediaan lahan menjadi tantangan utama.
"Kebutuhan rumah, terutama di kawasan perkotaan, membutuhkan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah. Oleh sebab itu, kebutuhan rumah di kawasan perkotaan diharapkan dapat dipenuhi melalui pembangunan di lahan ini," ujar Maruarar dalam acara peresmian hibah lahan di Jakarta, Senin (29/6).
Maruarar menjelaskan proses hibah lahan telah melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyerahan aset tersebut diawasi oleh Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta dikonsultasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Ia mengungkapkan telah berkonsultasi dengan KPK sekitar empat bulan sebelum proses hibah dilanjutkan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada persoalan hukum dalam penyerahan lahan kepada negara.
"Empat bulan lalu saya datang ke KPK dan dinyatakan proses ini tidak ada persoalan hukum, sehingga kita bisa melanjutkan proses ini. Hari ini kita menyaksikan penyerahan hibah dari Lippo kepada negara," katanya.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut pembangunan sekitar 141 ribu unit rumah susun akan memberikan dampak sosial yang sangat besar. "Kalau dihitung bersama anggota keluarganya, program ini akan memberikan manfaat bagi ratusan ribu masyarakat. Danantara siap menjalankan amanah ini dengan tata kelola yang baik dan sesuai ketentuan," ujarnya.
Dari pihak pemberi hibah, pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan kebutuhan perumahan menjadi salah satu persoalan besar yang harus diselesaikan bersama. Menurutnya, pembangunan sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan sekitar 174 jenis industri.
"Saya berharap langkah ini menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya. Bila semakin banyak dunia usaha berkontribusi, manfaatnya akan sangat besar bagi pembangunan bangsa," kata Mochtar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langkah Lippo Group yang dinilai menunjukkan semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha. Ia memastikan pemerintah akan memberikan kemudahan administrasi, termasuk terkait aspek perpajakan atas hibah tersebut agar tidak menghambat partisipasi dunia usaha.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid berkomitmen mempercepat seluruh proses legalitas pertanahan. "Kami ingin prosesnya selesai secepat mungkin agar yang membantu tidak kapok. Mudah-mudahan langkah ini juga diikuti kelompok usaha lain," katanya.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai hibah lahan tersebut menjadi tonggak penting keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program pemerintah. "Ini menjadi contoh bahwa swasta ikut bergerak membantu negara. Kami berharap seluruh proses pelaksanaannya dapat berjalan cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memastikan lembaganya akan mengawal tata kelola program agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga benar-benar dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah.