KUALASIMPANG — Rapat paripurna DPRK Aceh Tamiang yang digelar Selasa (11/8) berlangsung dinamis. Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, SE.I, telah menyerahkan dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, dan kelima fraksi langsung memberikan respons kritis terhadap isi dokumen tersebut.
Ketua rapat, Wakil Ketua DPRK Muhammad Nur, SE, memimpin jalannya sidang yang menjadi pintu masuk pembahasan anggaran tingkat selanjutnya.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Dody Fahrizal, mengkritik tajam angka target PAD yang hanya dipatok Rp 97.817.832.600 untuk tahun depan. Menurut fraksi, nominal ini tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan daerah.
"Dengan keadaan ini, bagaimana kita bisa membangun daerah?" ungkap Dody dalam sidang paripurna tersebut.
Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah menjadi kunci utama untuk memerangi kemiskinan. Mereka berharap peningkatan ekonomi yang direncanakan pemerintah kabupaten benar-benar berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
Fraksi Partai Gerindra menyoroti lonjakan inflasi yang mencapai 7,59 persen per Januari. Yang paling mengkhawatirkan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami kenaikan signifikan hingga 25,06 persen.
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, M. Luthfi Hidayat, menyebut kondisi ini bisa menggerus daya beli masyarakat dan menaikkan biaya produksi pelaku usaha.
"Harga pangan dan biaya transportasi ikut tertekan, dan yang paling rentan adalah masyarakat berpenghasilan rendah," kata Luthfi. Fraksinya meminta Pemkab memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan memastikan program pengendalian inflasi masuk prioritas anggaran 2026.
Fraksi Partai Aceh melalui juru bicaranya, Aisyah Suci Amelia, mendesak penjelasan soal strategi bupati dalam memulihkan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang terpukul banjir. Fraksi ini juga mempertanyakan target PAD dari tiga BUMD: PT Rebong Permai Jaya, PT Kwala Simpang Petroleum, dan PT Petro Tamiang Raya.
Senada, Fraksi Partai Nasdem menekankan pemulihan pascabencana harus menjadi prioritas utama. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana di masa mendatang.
"Kami mendorong Pemkab memperkuat koordinasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat agar rehabilitasi dan rekonstruksi tidak seluruhnya dibebankan pada APBK," ujar M. Salman Alfarizi. Fraksi Nasdem juga menyoroti proses seleksi calon direksi tiga BUMD yang dinilai harus mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi nyata terhadap PAD.
Terakhir, Fraksi Sekate Sepakat melalui Hajarul Aswat menegaskan peran DPRK sebagai mitra strategis pemerintah kabupaten. Fraksi ini mengingatkan bahwa setiap proses penyusunan KUA-PPAS harus dilandasi semangat keterbukaan dan kesamaan tujuan untuk memajukan Aceh Tamiang secara berkelanjutan.
Seluruh dokumen pandangan umum fraksi telah diserahkan kepada pimpinan rapat dan selanjutnya diberikan kepada Wakil Bupati Ismail. Dokumen tersebut akan menjadi bahan penyusunan jawaban pemerintah pada rapat paripurna berikutnya.