770 Sumur Bor Rampung Dibangun Satgas PRR di Aceh, Pemulihan Pascabencana Ditargetkan Tiga Tahun

BANDA ACEH — Sebanyak 770 unit sumur bor telah rampung dibangun di Aceh hingga 8 Agustus 2026. Rinciannya, 511 unit sumur bor dan 259 unit sumur bor plus MCK yang tersebar di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi Sumatra.

Angka itu disampaikan Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Dr. Safrizal ZA di Banda Aceh, Sabtu. Selain sumur bor, rehabilitasi lahan sawah rusak ringan telah mencapai 6.706 hektare dan lahan rusak sedang mencapai 4.393 hektare.

Target Pemulihan Lebih Cepat dari Pascatsunami 2004

Pembangunan kembali Aceh ditargetkan rampung dalam tempo tiga tahun melalui Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra (Renduk PRRP) 2026-2028. Periode itu jauh lebih pendek dibandingkan pemulihan pascagempa bumi dan tsunami 2004 yang membutuhkan waktu delapan tahun.

“Semuanya sesuai dengan tahapan penanggulangan pascabencana. Bahkan untuk membangun kembali Aceh, Sumut, dan Sumbar, telah disusun dalam blueprint yang disebut Renduk PRRP 2026-2028. Semua pihak bisa mengakses,” kata Safrizal.

Data Pemulihan Bisa Diakses Publik

Safrizal yang juga menjabat Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri menegaskan tidak ada proses yang ditutup-tutupi dalam pelaksanaan pemulihan ini. Ia mengundang semua pihak untuk berkolaborasi dan duduk bersama mengukur progres penanggulangan bencana di lapangan.

“Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya terbuka. Bahkan saya telah menyampaikan berkali-kali semua proses ini transparan. Semua data bisa diakses. Bila ada yang membutuhkan data beritahu kami. Ini wujud komitmen Satgas PRR,” ujarnya.

30 Kementerian dan Swasta Kerja Paralel

Pembangunan kembali pascabencana hidrometeorologi Sumatra dikerjakan secara paralel oleh 30 kementerian dan lembaga, serta dibantu pihak swasta. Masing-masing instansi bekerja sesuai tupoksi, sementara Satgas PRR bertugas melakukan koordinasi dan menagih komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.

Pemulihan Aceh menjadi prioritas utama mengingat dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatra cukup luas, mencakup tiga provinsi sekaligus. Dengan target tiga tahun, pemerintah berupaya mempercepat kembalinya fungsi layanan dasar dan ekonomi masyarakat terdampak.