ACEH — Bengkulu — Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mengusulkan agar bank-bank milik pemerintah daerah mendapat porsi yang adil dalam penyaluran dana dan program pemerintah. Usulan ini mengemuka dalam seminar bertajuk "Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional" di Bengkulu, Jumat (21/8).
Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menyampaikan, BPD tidak ingin dilindungi dari persaingan. Sepanjang telah memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko, BPD layak diperlakukan setara dengan bank lain.
"Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance," ujarnya.
Data Asbanda mencatat, hingga Juni 2026 total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp 1.043 triliun. Penyaluran kredit tercatat sekitar Rp 673 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun mencapai sekitar Rp 770 triliun.
Agus menilai fundamental BPD sebenarnya sehat. Namun, fungsi intermediasi yang terus tumbuh di tengah tekanan sumber pendanaan perlu dicermati agar tidak mendorong kenaikan cost of fund. Jika dibiarkan, hal ini akan membatasi kemampuan BPD dalam menyediakan pembiayaan kompetitif bagi sektor usaha.
"Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah," tegas Agus.
Ia menjelaskan, struktur likuiditas BPD memiliki karakteristik khusus karena sangat terkait dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah, APBD, serta transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah. Perubahan desain fiskal atau mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan keuangan daerah.
Asbanda mengusulkan agar penempatan dana pemerintah pada BPD diarahkan untuk memperkuat intermediasi sektor produktif. Dana tersebut dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah.
"Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah," kata Agus.
Asosiasi juga meminta pemerintah mempertimbangkan perspektif regional development impact dalam penyusunan kebijakan nasional. Sebab, BPD memiliki fungsi berbeda dari bank komersial pada umumnya—tidak hanya intermediasi, tetapi juga pengelolaan ekosistem keuangan daerah dan perluasan inklusi keuangan.
Di sisi lain, Agus mengakui penguatan BPD tidak hanya menjadi agenda pemerintah dan regulator. Seluruh BPD memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing, antara lain melalui kolaborasi antar-BPD dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury, dan sindikasi pembiayaan.
BPD juga dituntut mempercepat transformasi digital, memperkuat cybersecurity, governance, dan risk management, serta meningkatkan rasio CASA dari masyarakat dan dunia usaha.
"Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi," tegasnya.
Dengan aset di atas Rp 1.000 triliun dan jaringan yang mengakar di seluruh Indonesia, Asbanda optimistis BPD dapat naik kelas menjadi Regional Development Bank yang sehat, digital, dan kompetitif. Seminar tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta direksi BPD se-Indonesia.
"Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut," pungkas Agus.