ACEH — Nilai ekonomi digital Indonesia saat ini sudah menyentuh USD 130 miliar per tahun, dengan sekitar 80% penduduk telah terkoneksi internet. Angka ini jadi modal utama pemerintah untuk mengejar lompatan besar, mirip seperti yang dilakukan China di industri kendaraan listrik.
"Kalau pagi ini saya berdiri di sini dan mengatakan Indonesia akan menjadi salah satu ekonomi digital terkemuka di dunia pada 2040, apakah ada yang percaya?" ujar Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah saat menyampaikan keynote di Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026.
Edwin menggambarkan ekosistem digital seperti bangunan bertingkat. Lapisan paling dasar adalah jaringan fisik: fiber optik, menara telekomunikasi, dan data center. Di atasnya baru cloud, komputasi, data, platform, hingga aplikasi dan layanan digital yang kita pakai sehari-hari.
AI sendiri beroperasi di beberapa lapisan tersebut, tapi tetap bergantung pada infrastruktur fisik sebagai fondasi. Karena itu, penguatan connectivity menjadi fokus utama dalam master plan infrastruktur digital yang sedang dirancang ulang untuk lima tahun ke depan.
Komdigi mengandalkan enam pilar dalam strategi pengembangan ekosistem digital: connectivity, capital, competencies, commerce, compliance, dan collaboration. Capital diarahkan untuk mendukung investasi infrastruktur, riset, dan perusahaan teknologi.
Tantangan terbesar ada di pilar competencies. Indonesia disebut membutuhkan lebih dari sembilan juta orang dengan kompetensi digital. Data menunjukkan 92% pekerja sudah familiar dengan AI, tapi baru sekitar 15% yang memanfaatkannya secara produktif. Kesenjangan ini harus ditutup agar AI benar-benar mendorong produktivitas ekonomi, bukan sekadar alat mencari informasi.
Edwin menegaskan kepatuhan tidak hanya dimaknai sebagai instrumen perlindungan. "Kepatuhan bukan hanya untuk melindungi. Kepatuhan harus memungkinkan pertumbuhan. Pemerintah dapat bertindak sebagai katalis untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem," katanya.
Pemerintah akan lebih fokus mengatasi kegagalan pasar, konsentrasi pasar, asimetri informasi, dominasi data, dan perlindungan konsumen. "Tujuan kami bukan mengatur kesuksesan, tetapi memastikan pasar digital tetap kompetitif, inovatif, mampu berkembang, dan memberikan manfaat bagi kemakmuran ekonomi," ujar Edwin.
Roadmap AI yang sudah diselesaikan pemerintah mencakup investasi, riset dan pengembangan, sumber daya, data, etika, serta kebijakan. Inklusivitas menjadi prinsip utama agar manfaat AI dan cloud bisa dirasakan lebih luas.
Pada akhirnya, ambisi menjadi kekuatan ekonomi digital global tidak hanya ditentukan teknologi dan investasi. Edwin menekankan pentingnya institusi yang inklusif, pembangunan sumber daya manusia, kolaborasi, serta transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan publik.